SuaraBali.id - Pelayanan dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini dinilai tidak maksimal.
Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah Arab Saudi mewacanakan mengurangi kuota haji sebesar 50 persen.
Zulfahmi salah satu calon jamaah haji mengatakan kurang setuju dengan wacana pengurangan kuota haji.
Pasalnya sudah daftar pada tahun 2018 lalu dan saat ini sudah menunggu selama delapan tahun.
Baca Juga:11 Jemaah Haji Asal NTB Meninggal di Tanah Suci, Kebanyakan Karena Penyakit Jantung
Biaya daftar haji bersumber dari hasil tabungannya menjadi pengusaha gorden.
Hingga saat ini dia mengaku belum mendapatkan giliran untuk melaksanakan rukun islam yang kelima tersebut.
“Sudah daftar bersama istri awal tahun 2018 dan menunggu 8 tahun ini. Kan kalau sekarang ini yang sudah daftar tahun 2012 yang berangkat. Pengurangan kuota ini akan mempengaruhi masa tunggu kita. Yang tadi 20 tahun bisa jadi sampai 30 an tahun nanti kita nunggu,” katanya Kamis (19/6/2025) siang.
Ia mengatakan sudah daftar haji ketika berusia 35 tahun.
Hal ini dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji masih pada usia produktif dan tidak termasuk jemaah lansia.
Baca Juga:Setelah Perjalanan Haji ke Tanah Suci, Ivan Gunawan Kaget Melihat Dirinya Sendiri
Namun jika benar pengurangan itu dilakukan, Fahmi mengaku khawatir melaksanakan ibadah haji di usia yang sudah cukup tua.
“Ini kan kita daftar diusia yang masih muda. Biar nanti kita bisa laksanakan ibadah haji itu dengan maksimal. Ini kan ibadah fisik,” katanya.
Menanggapi wacana itu, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri mengatakan kurang menyetujui kebijakan tersebut. Pasalnya, dengan kuota yang diberikan saat ini juga masa antrean atau tunggu ibadah haji di Indonesia sangat lama.
“Justru kita berharap ditambah. Karena kalau daftar hari ini dapat kuotanya lama sekali. Kan Ka’bah itu milik seluruh umat muslim seluruh dunia,” katanya ketika sampai di Asrama Haji Embarkasi Lombok Rabu (18/6) malam.
Ia mengatakan, pengurangan ini sebelumnya sudah pernah diwacanakan. Namun kuota yang diberikan ke Indonesia tetap sama dan tidak ada pengurangan sama sekali.
“Ini kan sudah pernah. Tapi kuota sama saja,” katanya.
