- Nanik S. Deyang menggantikan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional untuk memastikan operasional program makan bergizi terus berjalan.
- Ketua Satgas MBG Provinsi NTB memastikan pergantian pimpinan tersebut tidak mengganggu sistem dan kelancaran layanan di daerah.
- Pemerintah melakukan efisiensi dengan mengurangi anggaran program menjadi Rp268 triliun tanpa menurunkan kualitas serta porsi makanan bagi penerima.
SuaraBali.id - Pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dipastikan tidak berdampak pada realisasi program makan siang bergizi gratis (MBG). Pasalnya, posisi Kepala BGN langsung digantikan oleh Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
"Langsung terisi sehingga kami yakini tidak terlalu berdampak pada operasional program MBG di daerah," kata Ketua Satgas MBG Provinsi NTB, Fathul Gani, Rabu (3/6/2026).
Ia mengatakan, pergantian kepala BGN ini tidak berpengaruh terhadap operasional salah satu program prioritas Presiden RI tersebut.
Pasalnya, program ini sudah berjalan dan sistemnya sudah ada dan tinggal melanjutkannya.
Baca Juga:Lima Jamaah Haji NTB Meninggal di Arab Saudi
"Ini kan organisasi mau siapa pun dan orang terus berganti sistem tetap berjalan. Itu prinsip organisasi. Mau siapa pun pimpinan, siapa pun staf sepanjang itu proses pergantiannya tetap jalan organisasi," tegasnya.
Selama memimpin BGN, program MBG berjalan dengan lancar di Provinsi NTB. Bahkan baru-baru ini, Dadan datang ke NTB meresmikan beberapa satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) salah satunya di Kabupaten Lombok Utara.
Selain itu, koordinasi juga sudah berjalan dengan lancar dengan stakeholder terkait.
“Hal yang positif yang kita rasakan,” katanya.
Fathul Gani yang juga menjabat sebagai Asisten I Setda Provinsi NTB ini juga tidak bisa memastikan apakah aparat akan memeriksa dapur MBG di daerah atau tidak.
Baca Juga:Susu Formula dalam Program Makan Bergizi Gratis, IDI: Jangan Sampai Menggantikan ASI
Karena diketahui, Kejaksaan Agung RI diketahui memeriksa kantor BGN.
“Kita tunggu saja arahnya ini kemana. Kita tidak bisa menduga-duga,” katanya.
Ia mengatakan, setelah pergantian kepala BGN ini, daerah belum mendapatkan arahan lebih lanjut terkait operasional program MBG.
Bahkan di tengah pencopotan itu, pendirian SPPG di NTB masih tetap berjalan.
“Tadi ada beberapa SPPG yang melaporkan kesiapan operasional. Kalau ada yang bermasalah selesaikan permasalahannya,” katanya.
Menurut Gani, dengan pergantian kepala BGN ini pasti ada kebijakan baru yang ada. Namun untuk saat ini belum ada arahan yang terbaru.
