- Pakar soroti 3 'hantu' di 1 tahun pemerintahan Prabowo yang harus segera diselesaikan agar tak mengganggu.
- Tiga isu itu adalah polemik ijazah Wapres Gibran, kejelasan kasus hukum Silfester, dan utang Kereta Cepat Whoosh.
- Pemerintah didesak untuk segera menuntaskan masalah ini dan para menteri diharapkan siap menerima kritik dari rakyat.
“Kedua yakni ‘hantu’ tentang Silfester. Ini harus segera diselesaikan, karena banyak sekali yang beranggapan bahwa penegakan hukum di era Pak Prabowo ini tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya,” urai Hendri.
“Apakah Bang Silfester ini memang sudah selesai tidak perlu lagi diungkit – ungkit hukumnya, atau memang harus dieksekusi, nah ini harus segera diputuskan,” imbuhnya.
Kemudian hal selanjutnya yang perlu diselesaikan menurut Hendri adalah soal Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (Whoosh).
Hendri menilai jika Utang proyek Whoosh ini dibiarkan begitu saja, maka akan semakin menjadi beban pemerintah.
Baca Juga:Bongkar Aliran Dana Gelap 10 Tahun: Ekonomi Indonesia Sulit Bertumbuh Akibat Misinvoicing?
“’Hantu’ ketiga adalah Kereta Cepat Whoosh KCIC yang Kerjasama dengan China. Intinya, utang Whoosh ini kalau didiamkan menurut saya akan menjadi beban sendiri untuk pemerintahan Pak Prabowo,” jelas Hendri.
“Polemik yang berkepanjangan ini akan membuat Masyarakat bingung juga,” imbuhnya.
Hendri berharap jika kepedepannya pemerintahan Prabowo akan semakin lebih baik dan janji – janji kampanyenya bisa terpenuhi.
Selain itu, Hendri juga menitip pesan agar para Menteri – Menteri di era pemerintahan Prabowo siap menerima kritik apapun dari Masyarakat, mengingat rakyat adalah pemilik sah negeri.
“Saya selalu berdoa semoga pemerintahan Pak Prabowo ditahun – tahun kedepan lebih baik, dan cita-cita janji-janji kampanye juga akan terpenuhi,” ujar Hendri.
Baca Juga:Prabowo: Saya Kasih Menteri 10T, Kapan Ada Presiden Kayak Gini?
“Dan yang paling penting, Menteri-menteri, pejabat-pejabat di era Pak Prabowo menerima masukan kritis dari Masyarakat dengan baik. Tidak perlu kemudian marah-marah, atau tidak menerima kritikan itu karena takut direshuffle. Menurut saya wajar Masyarakat memberi masukan kritis, karena rakyat adalah pemilik sah negeri ini,” sambungnya dengan tegas.
Kontributor : Kanita
