Sehingga, siklus tersebut terus berlangsung di banyak tempat yang ada di Bali.
“Kalau kita lihat mereka itu ada yang dibawa temannya. Jadi temannya bikin akomodasi, temannya yang lain diajak untuk menginap di sini. Banyak cara yang dilakukan,” tutur Perry.
Selain itu, hotel berbintang di Bali juga harus bersaing dengan hotel melati yang tak memiliki izin.
Banyak hotel di Bali dinilai harus rela menurunkan harga sewanya agar tidak kalah dari hotel-hotel yang tak berizin.
Baca Juga:Penyedia Layanan Kanker Terbesar di Dunia Beroperasi di Bali International Hospital
Sementara, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani Mustafa menjelaskan jika pihaknya tengah mendalami akomodasi tak berizin tersebut. pihaknya masih memetakan lokasi dan jenis-jenis akomodasi ilegal itu.
“Kami masih identifikasi, baik vila yang resmi di di KBLI-nya vila untuk pariwisata, maupun vila yang berasal dari perorangan,” ujarnya.
Sejak beberapa waktu lalu, keberadaan wisatawan asing di Bali disoroti para pemangku kebijakan.
Hal ini karena ada anomali dimana data kedatangan wisatawan asing dan tingkat okupansi tak sebanding.
PHRI memandang bila dilihat dari jumlah wisatawan asing yang datang yaitu 1,9 juta selama Januari dan Februari 2025 berdasarkan data imigrasi, maka semestinya okupansi tidak rendah seperti kenyataannya.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Geram, Sekolah Ini Hendak Plesir ke Bali Dengan Minta Murid Bayar Jutaan
“Data imigrasi 1,9 juta secara proxy, atau katakanlah 1,5 juta wisman, dibanding 800 ribu tahun lalu itu hampir dua kalinya sekarang, jadi kemana mereka (wisatawan), okupansi hotel terjadi penurunan jadi ini indikasi hotel dan vila baru di luar pengetahuan kita yang sangat banyak,” ujarnya, Rabu (26/3/2025) sebagaimana dilansir Antara.
Cok Ace menduga terjadi kebocoran karena banyaknya vila-vila bodong alias liar yang dikelola orang asing.
Pangsa pasarnya pun mengambil semua segmen sehingga menjadi pesaing akomodasi berizin.
