Dedi Mulyadi Geram, Sekolah Ini Hendak Plesir ke Bali Dengan Minta Murid Bayar Jutaan

Gubernur Jabar tegur SMK Karya Pembaharuan Bekasi terkait study tour ke Bali yang dikeluhkan wali murid karena biaya mahal. Sekolah membantah itu study tour, tapi perpisahan. Kegiatan dibatalkan.

Eviera Paramita Sandi
Sabtu, 26 April 2025 | 09:22 WIB
Dedi Mulyadi Geram, Sekolah Ini Hendak Plesir ke Bali Dengan Minta Murid Bayar Jutaan
Instagram @dedimulyadi71

SuaraBali.id - SMKS Karya Pembaharuan Bekasi, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang hendak pelesir ke Bali mendapat teguran langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Teguran Dedi Mulyadi ini ditujukan pada agenda besar mereka untuk melangsungkan program study tour ke Pulau Dewata Bali.

Dedi Mulyadi yang mendapat aduan langsung dari orang tuawali murid SMK Karya Pembaharuan itu sontak merasa tersentil.

Salah seorang ibu-ibu yang ia temui di Kabupaten Bekasi itu mengadu ke Dedi Mulyadi bahwa pihaknya keberatan dengan program study tour di SMK Karya Pembaharuan.

Baca Juga:Ceplas Ceplos Bak Anak Polos, Maxime Bouttier Bongkar Dapur Luna Maya

“SMK Karya Pembaharuan tetap melakukan perjalanan ke Bali pak. Bagaimana dengan program bapak yang melarang study tour ke luar kota pak?,” adu ibu-ibu tersebut, dikutip dari video di instagram @dedimulyadi71, Jumat (25/4/25).

Ibu yang mengaku menjadi wali murid di SMK Karya Pembaharuan ini mengatakan bahwa pihaknya diwajibkan membayar iuran sebesar Rp 150.000 selama 3 tahun lamanya.

“Harus bayarnya berapa,?” tanya Dedi Mulyadi.

“Bayar estimasi selama 3 tahun kami diwajibkan membayar Rp 150.000 iuran. Total semua biaya untuk ke Bali itu kalau nggak salah estimasi Rp 5-6 juta pak,” jawab ibu-ibu itu.

Mendengar jumlah biaya yang dikeluarkan untuk study tour tidak sedikit, Dedi sontak menegaskan bahwa sekolah yang berkaitan agar segera menghentikan rencana kegiatan ke Bali.

Baca Juga:Intip Gaya Artis Bali Rayakan Galungan 2025: Happy Salma hingga Maharani Kemala

“Buat SMK Karya Pembaharuan Bekasi tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali, kewenangan dari izin Yayasan tersebut ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” seru Dedi Mulyadi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini