SuaraBali.id - Aliansi mahasiswa di Bali yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam melakukan aksi demonstrasi terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Aksi tersebut digelar di depan Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (17/2/2025).
Sekitar lebih dari 200 mahasiswa melakukan long march sepanjang sekitar 1 kilometer menuju lokasi. Terdengal yel-yel mahasiswa digaungkan sampai mereka tiba di depan Kantor DPRD Provinsi Bali pada pukul 10.30 WITA.
Mereka membentangkan beberapa spanduk berukuran sedang yang berisi ungkapan kritikan dan satir terhadap kebijakan efisiensi tersebut. Spanduk bertuliskan “Makan gratis, pendidikan kok bayar” hingga “Pendidikan dipangkas habis, harapan menipis”.
Mereka membawa total lima tuntutan yang berkaitan dengan dunia pendidikan meliputi pembatalan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja anggaran, pembayaran tunjangan kinerja dosen, pengkajian ulang program Makan Bergizi Gratis, hingga penolakan terhadap pengurusan izin tambang oleh perguruan tinggi.
Baca Juga:Kasus Kriminal WNA di Bali Makin Mengkhawatirkan, Dispar : Di Luar Prediksi
Wakil Presiden BEM Universitas Udayana, I Ketut Indra Adiyasa menjelaskan jika efisiensi anggaran membawa beragam dampak kepada pendidikan. Menurutnya seperti pemotongan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).
“Tentunya dari pengefisiensian tersebut berdampak juga ke beberapa sektor pendidikan seperti pemotongan KIPK, perkuliahan di perguruan tinggi, tentu berpengaruh ke ormawa (organisasi mahasiswa),” tuturnya.
Dia juga meminta agar sektor pendidikan dan kesehatan tetap dijadikan sektor prioritas utama yang didukung pemerintah.
“Pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas utama, itu (setelah efisiensi) malah jadi prioritas pendukung,” imbuhnya.
Namun, baru 30 menit berjalan, aksi demonstrasi diterima oleh perwakilan DPRD Bali yang diwakili oleh Plt. Sekretaris DPRD Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata. Dia mempersilakan massa aksi untuk menyampaikan aspirasi pada wantilan atau balai di dalam kantor.
Baca Juga:Sudah Direkomendasikan DPRD, Tapi Satpol PP Belum Mau Menutup FINNS
Usulan tersebut sempat ditolak oleh para mahasiswa. Namun, setelah berdiskusi, para massa aksi akhirnya setuju untuk memasuki kantor.
Di sana mereka disambut oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya dan jajarannya. Proses penyampaian aspirasi berlanjut menjadi proses diskusi antara massa dengan DPRD yang berjalan tertib.
Hingga akhirnya anggota dewan menerima poin tuntutan massa aksi. Mahayadnya menyampaikan jika pihaknya akan menyampaikan tuntutan tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri. Karena, institusi DPRD masih berada di bawah Kemendagri dan keputusan terkait kebijakan berada pada pemerintah pusat.
Namun demikian, politisi PDIP itu tetap akan menyampaikan tuntutan tersebut untuk menjadi pertimbangan pemerintah pusat.
“Sudah kami bacakan dan kami akan kirimkan ke Kemendagri karena ini (aspirasi) mahasiswa,” ujar Mahayadnya.
“Saya berterima kasih mereka bisa sopan santun masuk, berani menyampaikan aspirasi damai,” pungkas pria yang kerap disapa Dewa Jack itu.
Anggota dewan juga bersepakat untuk menandatangani pakta integritas dan membuat video pernyataan terkait tuntutan tersebut bersama para massa aksi. Setelah penyampaian aksi berjalan hingga pukul 13.00 WITA, para massa aksi kemudian membubarkan diri dari lokasi.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
