SuaraBali.id - Labuan Bajo, saat ini sedang naik daun dalam panorama wisata Indonesia, tengah bergulat dengan proposal pemerintah pusat untuk menerapkan wisata halal.
Meskipun ada potensi untuk menarik pasar baru dari negara-negara mayoritas Muslim, para pemangku kepentingan lokal mendesak fokus pada pengembangan infrastruktur dan mendukung ekonomi yang ada.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur (DPRD NTT) berargumen bahwa infrastruktur wisata Labuan Bajo masih dalam tahap pengembangan.
"Labuan Bajo itu saat ini masih dalam kondisi berkembang. Dia belum pada titik dimana segala sesuatu menjadi tempat wisata yang sudah oke dan masih dalam proses," kata Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni, Rabu (26/6/2024).
Baca Juga:Rahasia Awet Roti Kompyang NTT: Tetap Lezat Berhari-hari
Sedangkan aspek-aspek penting seperti akomodasi bersertifikat halal dan ruang sholat masih kurang.
Mereka menekankan pentingnya melayani perpaduan wisatawan domestik dan internasional yang ada dengan kebutuhan yang beragam.
Lebih lanjut, kekhawatiran terkait dampak terhadap ekonomi lokal pun signifikan.
DPRD NTT menyoroti potensi bisnis non-halal akan melemah jika opsi halal menjadi kekuatan dominan.
Hal ini juga demi memastikan industri pariwisata bermanfaat bagi masyarakat lokal. Dan hal ini dinilai adalah yang terpenting.
Baca Juga:Mantan Wali Kota Kupang 9 Jam Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Rp 5,9 Miliar
"Jadi menurut saya memang perlu dipertimbangkan kembali, bukan berarti tidak boleh, tetapi karena saat ini Labuan Bajo sedang dalam sebuah proses untuk menuju kematangan dari sebuah pariwisata itu berjalan," ujar dia.
Ini bukan pertama kalinya wisata halal di Labuan Bajo memicu perdebatan. Pada tahun 2019, mantan gubernur Victor B. Laiskodat dengan tegas menolak gagasan tersebut, dengan alasan dampak minimal pada jumlah wisatawan.
Meskipun ada beberapa penolakan religius dan budaya, argumen inti berputar di sekitar memastikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif di Labuan Bajo.
Fokusnya, untuk saat ini, tetap pada pembangunan fondasi yang kuat melalui infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal. (ANTARA)
