SuaraBali.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto blusukan ke rumah warga di NTB.
Kedatanganya disebut merupakan perintah Presiden RI untuk memastikan bahwa warga sudah menerima sertipikat tanah.
“Sejak jadi Menteri diperintah terus mengecek dan ternyata sudah dicek semua. Pas saya datang ke sini sudah senyum. Harus selalu tersenyum cuma senyumnya jangan sendirian harus ada pasangannya,” katanya saat berdialog dengan warga di Kelurahan Pagutan Barat Kota Mataram.
Ia mengatakan, melalui Program Sertifikasi Tanah (Prona), warga bisa mendapatkan bukti kepemilikan lahan tersebut dengan lebih mudah. Tidak hanya itu, warga juga tidak mengeluarkan biaya sedikit pun dalam proses pembuatan sertifikat tersebut.
Baca Juga:Ngaku Dengar Dentuman Keras dari Dalam Tanah, Warga NTB Nekat Bongkar Makam
Khusus di Kota Mataram sambung Menteri ATR, jumlah target prona yaitu sebanyak 126 ribu sertifikat. Dari target tersebut saat ini sudah direalisasikan sekitar 125 ribu sertifikat.
“Tidak lama lagi Kota Mataram ini sudah menjadi kota lengkap,” katanya.
Dijelaskan, kota lengkap yang dimaksud yaitu semua semua wilayah sudah terdata. Keuntungan yang akan diperoleh yaitu tidak ada persoalan lahan dengan tetangga.
“Karena semua terukur. Tidak ada lagi cek cok atau ada yang nyamplok. Batas kiri dan kanan sudah jelas,” tegasnya.
Dengan kejelasan batas lahan tersebut, juga bisa meminimalisir adanya mafia tanah. Karena jika ada mafia tanah yang datang dengan menunjukkan sertifikat maka bisa dipastikan bukti kepemilikan yang palsu.
Baca Juga:Misteri Ular Suci Tanah Lot, Konon Gigitannya Bisa Merenggut Nyawa Dengan Cepat
“Itu nanti akan ditolak. Apalagi dengan Kota Mataram ini dimasukkan ke sistem elektronik,” ujarnya.
Hal ini juga untuk memperkuat antisipasi warga adanya mafia yang masuk untuk bisa merebut lahan. Karena tindakan-tindakan seperti itu akan cepat terdeteksi.
“Kalau kepastian hukum dan sudah menjadi kota lengkap maka investor akan aman dengan masuk,” tegasnya.
Secara keseluruhan di NTB, ada 3,2 juta bidang. Dari jumlah ini yang sudah terselesaikan sebesar 64 persen atau sekitar 2 juta bidang.
“Saya harapkan segera tahun 2024 ini. Sudah banyak kabupaten dan kota lengkap di NTB,” ujarnya.
Sementara itu, salah seorang warga yang mendapatkan Prona tersebut Suhaili mengatakan program tersebut sangat membantu. Karena jika mengurus sertifikat secara mandiri cukup sulit dan harus mengeluarkan biaya.
