"Intervensi pemerintah wajib hadir di sini. Tentu wajar kalau mengambil keuntungan, namun jangan sampai terlalu berlebihan," ucap Yudhi Muchlis.
Secara umum, saat ini Angkutan Sewa Umum (ASU) maupun Angkutan Sewa Khusus (ASK) masih menunggu kepastian regulasi tarif sewa jelang MotoGP. Sebab aspek regulasi masih dibahas bersama dengan Dinas Perhubungan NTB.
Oleh karena itu, kalau ada regulasi angkutan di event MotoGP ini, maka sangat diharapkan agar regulasi itu diberlakukan secara sama, baik angkutan yang ada di NTB maupun yang menyeberang dari luar daerah.
"Jangan sampai kami di lokal mengikuti regulasi, namun yang dari luar daerah malah tak mengikuti ketentuan itu," ujarnya.
Seperti pengalaman saat WSBK yang digelar bulan November 2021 lalu, ADO telah menyiapkan hampir 1.000 kendaraan baik angkutan sewa umum maupun ASK yang laik jalan dan sudah mengikuti ram check, namun ternyata tak terpakai.
Kendaraan yang dipakai justru kendaraan dari luar yang didatangkan oleh agen perjalanan.
"Mereka tidak mengikuti ram check, apa fungsinya regulasi itu," tutur Ketua Organda Kota Mataram ini.
Pada saat World Superbike (WSBK) Nopember 2021 lalu, kendaraan disiapkan dari jauh hari terutama untuk mengecek kelaikan jalan sebuah kendaraan. Waktu yang dibutuhkan hampir sebulan untuk penyiapan 1.000 unit kendaraan tersebut.
"Mestinya sejak akhir tahun dilakukan penyiapan oleh pemerintah daerah. Kalau mau mengecek fisik kendaraan, ayo jangan ada yang setengah-setengah. Kasihan kita yang lokal diberlakukan regulasi, kendaraan yang dari luar anteng-anteng," katanya. (ANTARA)
