alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Dirjen Binmas Hindu Targetkan Ada Pasraman Formal dari Tingkat PAUD Hingga SMA di Bali

Eviera Paramita Sandi Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:32 WIB

Dirjen Binmas Hindu Targetkan Ada Pasraman Formal dari Tingkat PAUD Hingga SMA di Bali
Umat Hindu bersembahyang saat Hari Raya Galungan di Pura Jagatnatha, Denpasar, Bali, Rabu (16/9/2020). [ANTARA FOTO/Fikri Yusuf]

Selain itu ia ingin Khusus di Provinsi Bali bahkan ditargetkan berdiri pasraman formal pada tingkat PAUD atau Pratama Widya Pasraman hingga jenjang SMA (Utama Widya Pasraman)

SuaraBali.id - Direktur Pendidikan Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama I Gusti Made Sunartha menargetkan di setiap provinsi di Tanah Air dapat dibangun pasraman dan atau sekolah berbasis Hindu.

Selain itu ia ingin Khusus di Provinsi Bali bahkan ditargetkan berdiri pasraman formal pada tingkat PAUD atau Pratama Widya Pasraman hingga jenjang SMA (Utama Widya Pasraman) setiap kabupaten.

"Kami harapkan di Bali ada masing-masing sebanyak satu Pratama Widya Pasraman (setingkat PAUD), satu Adi Widya Pasraman (setingkat SD), satu Madyama Widya Pasraman (setingkat SMP) dan satu Utama Widya Pasraman (setingkat SMA) di Bali," ujarnya Jumat (15/10/2021).

Menurut dia, "Pulau Dewata" berpeluang memiliki jenjang pendidikan keagamaan, dengan melihat jumlah pemeluk agama Hindu yang merupakan mayoritas di Bali.

"Kami menargetkan masing-masing provinsi ada satu widya pasraman dan atau sekolah Hindu," katanya.

Program pembangunan pasraman dan atau sekolah berbasis Hindu itu dicanangkan Sunartha, setelah dirinya dilantik menjadi Direktur Pendidikan Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag pada 8 Oktober 2021.

Pihaknya menilai realitas ketimpangan pendidikan Hindu yang selama ini terjadi. Ada perguruan tinggi Hindu negeri dan swasta yang banyak menghasilkan lulusan.

Namun, tidak terserap di bawah karena belum memiliki sekolah/instansi.

"Contohnya saja lulusan Pendidikan Agama Hindu," ujarnya.

Hal tersebut, kata dia, berdampak pada peluang kerja yg terbatas ditambah lagi dengan fakta di lapangan bahwa pengangkatan yg masih "ngambang" antara otonomi daerah dengan pemerintah pusat terkait dengan keberadaan guru agama.

Komentar

Berita Terkait