SuaraBali.id - Gubernur Bali I Wayan Koster mengklaim pihaknya tidak ada niatan sedikitpun untuk menyengsarakan masyarakat lewat Surat Edaran atau SE Nomor 2021 Tahun 2020.
Dia menepis anggapan miring sejumlah pihak di media sosial selepas SE diterbitkan pada 15 Desember 2020 lalu.
Diketahui, buntut dari adanya aturan tersebut Koster dituding menghambat pemulihan pariwisata Bali yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 dan sengaja menyengsarakan masyarakat.
Koster pun dengan tegas membantah tuduhan trsebut.
Baca Juga:Oknum Polisi Jadi Tersangka Dugaan Pemerasan Cewek Open BO
"Sebagai gubernur, saya memiliki tanggung jawab secara sakala-niskala (jasmani-rohani) untuk memproteksi kesehatan dan keselamatan masyarakat Bali," kata Koster saat memberikan penjelasan terkait SE 2021/2020 di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Selasa.
Menurut dia, SE Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali disusun dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat Bali.
"Di samping itu, tetap memberi ruang aktivitas pariwisata Nusantara yang telah dibuka sejak tanggal 31 Juli 2020," ucapnya.
Koster mengakui SE tersebut telah mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak, ada yang menyambut positif, tetapi ada juga yang menanggapi dengan pemahaman keliru, bahkan ada oknum dengan sengaja membelokkan ke arah yang menyesatkan.
Dalam SE Nomor 2021 yang telah direvisi diatur ketentuan bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia.
Baca Juga:Oknum Polisi yang Tega Peras dan Cabuli Cewek Open BO Kini Jadi Tersangka
Selanjutnya bagi yang melakukan perjalanan memakai kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan.
Surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dan hasil negatif uji rapid test antigen berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan.
Kemudian, selama masih berada di Bali, wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid test antigen yang masih berlaku.
Bagi PPDN yang berangkat dari Bali, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau rapid test antigen yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Bali.
"Ketentuan tersebut dikecualikan bagi anak berumur di bawah 12 tahun. Ketentuan uji swab berbasis PCR juga tidak berlaku bagi pelaku perjalanan dari daerah yang tidak memiliki fasilitas uji swab berbasis PCR, namun wajib mengikuti rapid test antigen di tempat kedatangan," ujar Koster.
Koster mengatakan kebijakan dalam Surat Edaran 2021 merupakan keberlanjutan secara konsisten dalam penanganan COVID-19 dan dampaknya terhadap pariwisata serta perekonomian Bali.
"Sampai saat ini kasus positif COVID-19 terus meningkat di semua daerah di Indonesia, termasuk Bali, yang ditandai dengan munculnya klaster baru, di antaranya DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Lebih dari 80 persen, wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali berasal dari daerah tersebut yang sangat berpotensi menularkan COVID-19," ucapnya.
Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak supaya memahami kebijakan ini secara utuh dan mendalam, dengan melakukan introspeksi (mulat sarira), berpikir tenang dan jernih, kesediaan berbenah, yang disertai kesabaran revolusioner secara kolektif.
"Mari terus membangun optimisme bangkitnya pariwisata dan ekonomi Bali yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan," pungkas Koster. (Antara)
