Lebih Rp2,6 Juta ! Cek Perbandingan UMP NTB Tahun 2025 vs 2026

“Kami rasa tidak berjalannya apa yang diputuskan bersama baik pemerintah dengan pengusaha. Kami minta kepada pemerintah itu untuk anggaran pengawasan ini ditingkatkan,” katanya.

Dewan pengupahan akan memaksimalkan pengawasan terhadap realisasi UMP oleh para pekerja. Karena jika tidak direalisasikan maka ada sanksi yang akan diberikan kepada para pengusaha.

“Ada sanksi perdata dan pidana. Kalau pidananya itu sampai 1-4 tahun kurungan. Ada perusahaan yang sejak dia berdiri belum pernah menjalankan yang diputuskan oleh pemerintah,” katanya.

Menurutnya, jika UMP naik terlalu tinggi juga sia-sia karena tidak direalisasikan di tingkat pemberi kerja.

“Kalau dulu itu sudah naik-naik tapi percuma juga karena di bawah itu tidak bisa,” tutupnya.

Kontributor Buniamin