SuaraBali.id - Aturan Gubernur Bali, Wayan Koster yang berencana melarang produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di bawah 1 liter di Bali menuai kontroversi.
Koster meuangkan kebijakannya tersebut dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.
Dikeluarkannya Surat Edaran tersebut berkaitan dengan upayanya untuk menekan sampah yang ada di Bali.
Terkait hal ini, TNI melalui Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk mengawal instruksi Gubernur Bali guna mengurangi sampah plastik tersebut.
Baca Juga:Diklaim Bikin Gagal Fokus, Politisi Bali De Gadjah Buka Podcacst Khusus Masyarakat Terzolimi
Menurut Mayjen Piek, satgas ini nanti mengawal misi pengurangan sampah plastik yang termuat dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.
“Mengusulkan pembentukan satgas khusus yang melibatkan jajaran Pemprov Bali serta Kodam IX Udayana terkait kebijakan tersebut,” kata Piek yang belum lama menjabat Pangdam menggantikan posisi Mayjen TNI Muhammad Zamroni.
Menurut Piek, Kodam IX Udayana, siap mendukung dan berkolaborasi dengan Pemprov Bali dalam memberantas sampah plastik, sehingga hubungan kedua institusi dapat terjalin lebih erat lagi.
“Kami di Kodam siap mendukung kebijakan bapak gubernur seperti pelarangan air minum kemasan di bawah satu liter yang kami anggap sangat penting dan baik sekali untuk mengurangi sampah plastik,” ujar Piek.
Piek menyebut saat ini Kodam IX Udayana sudah tidak menggunakan botol plastik untuk setiap kegiatan di lingkungan institusi TNI itu.
Baca Juga:Resep Perkedel Sukun Ayam, Andalan PDIP di Bali Untuk Perkaya Resep Megawati Soekarnoputri
Tak hanya masalah pengurangan sampah plastik, Kodam IX Udayana juga mengapresiasi kebijakan Pemprov Bali lainnya seperti arak Bali yang diatur tentang produksi, peredaran, dan konsumsinya, serta pengakuan sebagai warisan budaya tak benda.
