Kapolsek Kayangan Dicopot Buntut Kasus ASN Bunuh Diri Berujung Pembakaran Oleh Warga

Kapolsek Kayangan dicopot buntut kasus bunuh diri warga terkait dugaan pencurian dan intimidasi. Pencopotan untuk mempermudah pemeriksaan Propam terkait kasus tersebut.

Eviera Paramita Sandi
Sabtu, 22 Maret 2025 | 13:21 WIB
Kapolsek Kayangan Dicopot Buntut Kasus ASN Bunuh Diri Berujung Pembakaran Oleh Warga
Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan. (ANTARA/Dhimas B.P.)

Atas dugaan tersebut, keluarga Rizkil menuding aksi bunuh diri itu karena faktor tekanan dari pihak kepolisian.

Hal itu dikuatkan dengan bukti yang ada pada telepon genggam Rizkil.

Ia merasa depresi atas adanya tekanan ini dan memilih mengakhiri hidup dengan cara gantung diri.

Masyarakat yang mengetahui motif dari insiden kematian Rizkil ini secara spontan melakukan aksi penyerangan dan perusakan ke Markas Polsek Kayangan pada hari jenazah Rizkil ditemukan tergantung pada plafon rumahnya, Senin (17/3/2025).

Baca Juga:7000 Orang Siap Jajal Berlari di Sirkuit Mandalika, Tracknya Akan Dibuat Seperti Singapura

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati meminta aparat Polda Nusa Tenggara Barat mengusut secara tuntas dan transparan kematian Rizkil Watoni seorang ASN di Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

Karena hal inilah yang diduga menjadi pemicu perusakan Polsek Kayangan.

"Saya meminta Polda NTB untuk melakukan investigasi secara serius dan transparan. Jika ada oknum yang terbukti melakukan intimidasi atau pelanggaran prosedur, maka harus segera ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegas Sari Yuliati melalui, Rabu (20/3/2025).

Menurut Sari Yuliati, kepolisian perlu menjaga kepercayaan publik terhadap institusinya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) II NTB ini, menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Baca Juga:MinyaKita NTB Diduga Kurang Takaran: Polisi Bergerak

"Kepercayaan publik adalah kunci dalam menjaga stabilitas dan wibawa aparat penegak hukum. Kasus seperti ini tidak boleh terjadi lagi, dan langkah konkret harus diambil untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat," terangnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini