SuaraBali.id - Selain mewaspadai lonjakan harga pangan di Buleleng menjelang pergantian tahun khususnya perayaan Natal dan Tahun Baru 2024, Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana menginstruksikan agar dilakukan sweeping minuman keras.
Dirinya menilai penegasan penting untuk senantiasa menjaga kondusifitas dan stabilitas wilayah hukum masing-masing.
"Kepolisian, Satpol PP, dinas perdagangan saya instruksikan sweeping pedagang yang menjual miras," ujarnya pada Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pelaksanaan Natal 2024 dan tahun baru 2025 di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Selasa (17/12/2024).
Lihadnyana juga meminta dukungan instansi vertikal seperti Polres Kodim 1609/Buleleng, hingga FKUB dalam menjaga kondusifitas dan stabilitas wilayah.
Baca Juga:Soal Larangan Kendaraan Selain Plat DK Masuk Bali, Ini Kata Dishub
Mereka juga diimbau agar tidak henti melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kondusifitas di wilayah masing-masing.
Selain itu stok pangan juga harus dipastikan supaya tidak terjadi lonjakan harga.
Menurut dia, euforia masyarakat menyambut tahun baru dapat mempengaruhi lonjakan permintaan komoditas pangan yang vital seperti bahan-bahan yang bersifat pokok.
Pihaknya pun telah meminta dinas terkait untuk melakukan pengecekan yang rutin terhadap stok maupun harga di pasaran yang ada di kabupaten ujung utara Pulau Dewata tersebut.
"Menjaga stabilitas harga menjadi perhatian kita. Syukur kita mampu menjaga harga yang berdampak pada angka inflasi tetap aman. Yang paling penting mengajak masyarakat pada saat pergantian tahun," kata dia.
Baca Juga:Waspadai Fenomena Cold Surge yang Memicu Gelombang Tinggi di Laut Pada Periode Nataru
Selain itu, kata dia, yang menjadi fokus utama dalam kesiapsiagaan tahun ini oleh pemerintah daerah salah satunya adalah bencana alam.
Apalagi Buleleng sedang di puncak musim hujan pada perayaan natal dan tahun baru. BPBD selaku instansi yang bertugas memitigasi bencana alam juga diminta untuk menyiapkan alat-alat.
Lihadnyana meminta kepada BPBD untuk mengecek alatnya, meskipun bencana alam tidak diharapkan, minimal pada saat (bencana) terjadi alat itu sudah siap.
Termasuk Damkar dan Dinas Lingkungan Hidup semua sarana prasarana antisipasi harus siap.
"Untuk Dinas Kesehatan agar menginstruksikan puskesmas untuk melakukan patroli kesehatan," terang Lihadnyana. (ANTARA)
