SuaraBali.id - Proyek pembangunan kereta gantung ke Gunung Rinjani belum juga dimulai. Proyek pembangunan terkendala oleh proses analisis dampak lingkungan (amdal) yang masih berproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) RI, Wahyu Hidayat mengatakan saat ini pengurusan amdal masih dalam proses di Kementerian LHK RI. Hal ini berdampak pada molornya pembangunan fisik untuk proyek tersebut yang nilainya mencapai Rp2,2 triliun.
“Kalau kereta gantung masih urus AMDAL di kementerian. Kalau kendala masih berproses kan di kementerian,” katanya Selasa (30/7) siang.
Pemprov NTB katanya belum bisa menyatakan proyek tersebut tidak bisa terealisasi atau tidak. Pasal, proses pengurusan amdal masih dilakukan di kementerian.
Baca Juga:Mesin Bermasalah, Fast Boat Tenggelam di Gili Trawangan, Ini Keadaan 3 Penumpangnya
“Jadi kalau kita bilang tidak jadi kan belum ada keputusan itu. Buktinya mereka masih ngurus,” katanya.
Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti kendala dalam pengurusan amdal. “Ruang itu tidak bisa kita masuk. Kementrian punya dan kementerian LHK lagi itu,” katanya.
Jika pengurusan amdal di daerah kata Wahyu bisa selesai selama enam bulan. Namun pengurusan amdal ke Kementerian LHK ini sudah cukup lama yaitu sejak tahun 2023 lalu.
“Sebenarnya kalau di daerah AMDAL itu setahu saya kurang lebih enam bulan. Tapi saya tidak tahu dinamika lapangan yang mereka hadapi. Itu belum masuk ke kami,” tegasnya.
Amdal ini katanya menjadi persyaratan yang harus dilengkapi proses pengurusan perizinannya. Namun karena amdal yang belum keluar, kini berdampak pada proses pengerjaan fisik kereta gantung belum dimulai yang rencana awalnya dimulai tahun 2024 ini.
Baca Juga:Meskipun Sempat Hujan, NTB Tetap Harus Waspada Ancaman Kekeringan
“Kalau dibilang molor ya berarti molor. Karena ini berarti sudah 2024 sudah bisa konstruksi targetnya. Intinya satu saya bisa berkomunikasi lagi dengan mereka kapan karena saya nge-push posisi mereka ingin cepet tapi mereka memberikan izin keputusan itu kementerian,” ungkapnya.
Menurutnya, molornya keluarnya amdal ini disebabkan karena kawasan tersebut masuk taman nasional gunung rinjani (TNGR). Selain itu, masih ada masyarakat yang belum setuju dengan proyek tersebut.
“Saya tidak bisa menjadi ada hal-hal yang menjadikan mereka harus diskusi panjang. Mungkin salah satu karena TNGR,” ujar Wahyu.
Sosialisasi sudah dilakukan kepada masyarakat. Namun untuk mendapatkan persetujuan semua masyarakat disebut hal yang cukup sulut.
“Tapi yang dilakukan ada meminimalisir kemustahilan. Dia mengurangi pro kontra dari masyarakat. sampai dia sudah bawa ke kementerian sudah clear di masyarakat," tutupnya.
Kontributor : Buniamin
