Warga yang belum dibayar lahannya antara lain Sibawai, Mangim 65 are, Amaq Layar 75 are, Lalu Syukri 77 are dan sekitra 50 Kepala Keluarga (KK).
"Mereka berjanji lagi akan memproses setelah WSBK dan di tolak warga kalau tidak ada hitam di atas putih komitmen", katanya.
VP Legal and Risk Management ITDC, Yudhistira Setiawan menegaskan tidak benar ITDC belum menyelesaikan kewajibannya kepada masyarakat dalam pembebasan lahan di KEK Mandalika. Hingga saat ini, ITDC telah menuntaskan pembebasan lahan di KEK Mandalika dalam 2 tahap, yaitu Penlok 1 dan Penlok 2.
"Sebagai BUMN yang taat akan hukum, kami pastikan tidak akan membangun di atas lahan yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Kami hanya membangun di lahan yang masuk dalam HPL ITDC", tegasnya.
Baca Juga:Wilayah NTB Diperkirakan Diguyur Hujan Lebat Selama 3 Hari ke Depan
Ia melanjutkan, ITDC tidak mungkin akan melakukan pembayaran atau pelepasan lahan sebanyak dua pada obyek lahan yang sama karena ITDC sudah memiliki sertifikat HPL secara sah sesuai ketentuan Hukum Agraria.
"Klaim sepihak dari masyarakat yang muncul baru-baru ini, merupakan klaim atas lahan yg telah terdapat HPL ITDC", keluhnya.
Kata dia, klaim merupakan hak masyarakat. Namun klaim tersebut harus dibuktikan di pengadilan karena pengadilan adalah forum yang tepat secara hukum utk penyelesaian klaim dari masyarakat.
"Proses pengadilan juga merupakan kesempatan yang tepat untuk masing-masing pihak untuk membuktikan klaimnya dan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang dimilikinya,” pungkasnya.
Kontributor: Toni Hermawan
Baca Juga:Jadwal Lengkap WSBK Mandalika, 11 -13 November 2022
