SuaraBali.id - Sebanyak 30 orang yang mengatasnamakan diri Petisi Rakyat Papua (PRP) Bali kembali melakukan demonstrasi di bundaran Renon, Denpasar, Bali dekat Konsulat Jenderal Amerika Serikat (AS), Kamis 14 Juli 2022.
Para mahasiswa asal Bumi Cenderawasih itu melakukan aksi untuk menolak pengesahan Undang-undang pembentukan tiga provinsi baru di Papua yang baru saja disahkan oleh DPR RI medio 30 Juni 2022 lalu.
Menurut mereka proses pembahasan dan pengesahan tiga provinsi tersebut sama sekali melibatkan masyarakat Papua.
“Proses pembahasan dan pengesahan RUU tentang DOB tersebut tanpa melibatkan rakyat Papua, juga Majelis Rakyat Papua (MRP) dan dilakukan secara sepihak oleh pembuat undang-undang,” kata Koordinator Aksi, Jefry Kosay.
Baca Juga:Supermarket Tiara Dewata Denpasar Bakal Pindah, Raut Wajah Pria Diduga Karyawan Ini Viral
Bahkan, menurutnya langkah yang dibuat oleh pemerintah pusat dan DPR RI itu sebagai langkah untuk memasung hak-hak kemerdekaan bangsa Papua.
“Lantas rakyat Papua dengan sadar menolak Otonomi Khusus (Otsus). Sebab, Pertama, Otsus diberikan oleh Jakarta untuk meredam gerakan rakyat Papua," ujar Koordinator Aksi, Jefry Kosay.
Seperti diketahui, tiga provinsi yang dimekarkan tersebut yakni Provinsi Papua Tengah ibu kotanya di Nabire, Provinsi Papua Selatan Ibu kotanya di Merauke, dan Provinsi Papua Pegunungan yang Ibu kotanya di Jayawijaya.
Selain itu, menurut mereka pembentukan tiga provinsi baru justru akan membuat militerisasi di Papua semakin massif.
Pasalnya, pemekaran tersebut dinilai akan berbanding lurus dengan penambahan markas militer TNI/Polri yang menurut mereka semakin membuat rakyat Papua sengsara.
Baca Juga:Bule Usil Hendak Goda Monyet Malah Lari Terbirit-birit Saat Dikejar
“Sebab pemerintah Indonesia yang masih menggunakan pendekatan militeristik Papua sampai saat ini. Sepanjang tahun 1962-2004, paling sedikit 500 ribu jiwa rakyat Papua yang meninggal dalam 15 kali rentetan operasi militer dalam skala besar,” tegasnya.
Pihaknya juga menegaskan akan terus melakukan aksi hingga pemerintah membatalkan pembentukan tiga provinsi tersebut.
“Sebab nafas perjuangan rakyat Papua ada di realitas penindasan. Sepanjang praktik -praktik penjajahan Indonesia masih ada di West Papua, sepanjang itu pula rakyat Papua akan memberontak, berjuang hingga titik darah penghabisan,” ucap dia.
Kontributor : Ragil Armando
