SuaraBali.id - Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bima ada 115 objek wisata yang tersebar di Kabupaten Bima, NTB mulai dari kawasan pantai, pegunungan, hingga kawasan wisata budaya.
Namun demikian, sayangnya destinasi wisata tersebut terbengkalai dan tidak tertata dengan baik akibat pengelolaan yang buruk.
Tercatat bahkan hanya 10 objek wisata saja yang mampu dikelola pemerintah.
Seperti air terjun Oi Marai di Kecamatan Sanggar, Taman Kalaki di Kecamatan Palibelo, Pantai Lariti di Kecamatan Sape, Pulau Ular di Kecamatan Wera, Pantai Wane di Kecamatan Langgudu.
Baca Juga:3 Pemain Kedah FC Ini Harus Diwaspadai Bali United Saat Laga Piala AFC 2022 Nanti
Pantai Kelapa di Kecamatan Sape, pantai Nisa Pudu di Kecamatan Langgudu, Arena Pacuan Kuda di Kecamatan Palibelo, Pesanggrahan di Kecamatan Wawo dan kompleks Uma Lengge di Kecamatan Wawo.
Objek wisata di Bima yang terbengkalai ini salah satunya adalah situs peninggalan sejarah Wadu Pa'a, Benteng Asakota di Kecamatan Soromandi, Taja Ngao di Kecamatan Wera dan Pantai Parado di Kecamatan Langgudu.
Pejabat Fungsional Adiatama Ekraf Kepariwisataan, Iwan Supriadi kepada wartawan mengatakan, pengelolaan objek wisata di Bima amburadul.
"Sepuluh objek wisata yang disebutkan tadi itu saja, tidak teratur dan amburadul. Pengelolanya kadang setor ke kami, kadang ndak," ungkap Adiatama sebagaimana diwartakan beritabali.com – jaringan suara.com.
Tidak hanya itu, tiga tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Bima mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat dan anggaran dari Pemrov NTB, untuk kepariwisataan.
Baca Juga:Cuaca Bali Dan Nusa Tenggara Berpotensi Hujan Ringan, Ini Daftar Kotanya
Belum lagi selama tiga tahun terkahir ini, banyak anggaran dari pusat dan provinsi diarahkan untuk peningkatan destinasi super prioritas di NTB seperti Mandalika dan Sanggigi. Tahun sebelumnya, Bima bisa peroleh DAK Rp2 miliar.
"Sekarang, semuanya fokus ke Pulau Lombok dan kita di Sumbawa tidak dapat," ungkapnya.
Sehingga ketika sektor wisata tidak terurus kata Iwan, bukanlah hal yang mengejutkan.
"Karena alokasi anggaran dari daerah sangat terbatas. Kemampuan anggaran, hanya bisa melakukan pemeliharaan dan peningkatan fasilitas yang mudah dijangkau," beber Iwan.
Ditanya solusi, Iwan mengaku memiliki rencana untuk menyerahkan pengelolaan objek wisata ke pihak ketiga.
Nantinya akan ada Memorandum of Understanding (MoU), yang bisa dibuat antara Dinas Pariwisata dengan pihak ketiga tersebut, dikutip Tribun lombok. Termasuk, cara pengelolaan dan apa yang bisa diperoleh pemda dalam kerjasama tersebut.
Dengan cara ini, diharapkan ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain objek wisata juga terurus dengan baik.
"Mau kelola sendiri, itu sulit karena kita terbatas pada anggaran," tegasnya.
Solusi lain yang sudah dilakukan saat ini tambah Iwan, mengajukan permohonan bantuan anggaran dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan.
"Informasi terakhir, proposal yang sudah kami ajukan akan segera terealisasi. Semoga ini bisa segera menjadi solusi," pungkasnya.
