"Saat ini kita lagi inventarisir. Karena jumlah Rusunawa ini banyak tersebar, seperti di Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur, Kampus Al Azhar dan Bintaro di Kota Mataram," terang Jamaluddin.
Menurut Jamaluddin, penggunaan Rusunawa ini untuk mensiasati kekurangan kamar hotel pada saat berlangsungnya MotoGP. Mengingat jumlah penonton sesuai keputusan pemerintah mencapai 100 ribu orang.
Hal ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang memberi izin untuk pemanfaatan Rusunawa tersebut. Namun, tentunya Rusunawa yang belum berpenghuni.
"Jadi kita siapkan ini untuk Rusunawa yang belum ada penghuninya. Kalau sudah ada ya mereka tetap tinggal disitu," terang Jamaluddin.
Untuk pengelolaan Rusunawa tersebut, lanjut Kadis Perkim NTB ini, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola. Termasuk dengan harga sewa, sehingga tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga sewa tersebut. Namun demikian harganya tidak boleh terlampau mahal.
"Terkait harga sewa ini tidak akan berbeda dengan tarif homestay atau hotel kelas melati. Sewanya Rp250 ribu sampai Rp300 ribu, tapi belum diputuskan. Namun harga ini tergantung dengan fasilitas yang disediakan. Misalnya kamar dengan fasilitas AC tidak mungkin sama dengan yang menggunakan kipas angin," jelasnya.
Namun sekali menurutnya, untuk harga sewa sesuai dengan harapan presiden harga sewanya jangan terlalu mahal. Artinya sesuai standar.
Sementara itu, terkait penjualan atau promosi Rusunawa ini dilakukan Dinas Pariwisata dengan melibatkan biro-biro perjalanan wisata sebagai pemasaran. Harapannya, Rusunawa ini bisa terjual untuk penonton MotoGP.
"Jadi penonton ini jadi punya banyak pilihan untuk tempat menginap tidak mesti harus di hotel," katanya. (ANTARA)
