PPKM Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 13 Desember 2021

Hal ini tetap dilakukan kendati secara umum kasus Covid-19 masih terjaga di level rendah.

Eviera Paramita Sandi
Selasa, 30 November 2021 | 06:34 WIB
PPKM Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 13 Desember 2021
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (foto: antara)

SuaraBali.id - Meski kasus covid-19 mulai mereda, pemerintah masih memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali. Perpanjangan ini dilakukan selama dua minggu ke depan atau hingga 13 Desember 2021.

Hal ini tetap dilakukan kendati secara umum kasus Covid-19 masih terjaga di level rendah. Menurut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hal ini karena tren yang cukup stabil di tempat yang diberlakukan PPKM.

"Penerapan PPKM yang masih terus dilakukan di Jawa-Bali menunjukkan tren yang cukup stabil," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (30/11/2021).

Buktinya dari kasus Covid-19 yang terus terjaga pada tingkat yang cukup rendah. Kasus konfirmasi terus ditekan dan penurunannya ada di angka 99 persen sejak puncak kasus bulan Juli lalu.

Namun demikian, Luhut juga menjelaskan bahwa saat ini terjadi peningkatan nilai Rt (penambahan kasus aktif nasional)

Pada beberapa daerah di Jawa-Bali, peningkatannya terjadi 4 hingga 5 hari berturut-turut pada periode awal munculnya varian delta.

Terdapat penambahan 23 kabupaten/kota yang masuk ke dalam level 2 dan sebanyak 8 Kabupaten Kota yang masuk ke dalam level 1. Ini berdasarkan hasil asesmen pada 27 November 2021.

Ada pun berdasarkan asesmen dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 10 kabupaten/kota yang kembali ke level 2 diantaranya berada di wilayah Jabodetabek yang terjadi akibat turunnya angka tracing anggota aglomerasi di wilayah Jabodetabek.

Luhut juga memaparkan tentang perkembangan kasus varian Omicron yang telah menyebar di beberapa negara, seperti Afrika Selatan, Botswana, Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia, dan Hong Kong.

Untuk itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan yang telah diumumkan sebelumnya dan akan terus mengevaluasi kebijakan setiap saat untuk meminimalisasi dampak dari masuknya varian baru ini.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak