Soal Peniadaan Ganjil Genap, Dirlantas Polda Metro Jaya: Belum Ada Wacana
Wacana penghapusan ganjil genap di Jakarta disuarakan oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono.
Diduga Korupsi Dana Aci-aci Dan Sesajen, Mantan Kadisbud Denpasar Terancam Pasal Berlapis
Eviera Paramita Sandi Sabtu, 20 November 2021 | 09:53 WIB
Ilustrasi palu sidang. [Antara]
Dalam kasus ini terdakwa bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
SuaraBali.id - Mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Kota Denpasar, Bali I Gusti Ngurah Mataram mulai diadili dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 2020-2021 untuk pengadaan aci-aci dan sesajen di banjar adat tingkat kelurahan se-Kota Denpasar.
Ia mulai menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Denpasar, Bali. Dalam sidang perdananya tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan terkait kasus tersebut.
Dalam kasus ini terdakwa bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sidang perdana digelar secara virtual oleh JPU di hadapan hakim pimpinan Gede Astawa.
Seperti diwartakan beritabali.co – Jaringan Suara.com, dalam sidang ini JPU mendakwa terdakwa dengan pasal berlapis. Pasal yang didakwakan ialah Pasal 2 ayat (1) Jo asal 18 ayat (1), (2), dan (3), UU RI No. 31/1999, lengkap dengan perubahannya tentang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Selanjutnya, pada dakwaan Subsidair, terdakwa dijerat dengan Pasal 3 UU Tipikor Jo asal 18 ayat (1), (2), dan (3), Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan dakwaan kedua Primair, JPU memasang Pasal 12 huruf f UU Tipikor Jo asal 18 ayat (1), (2), dan (3), Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dalam dakwaan singkatnya, dibeberkan JPU Kejari Denpasar, bahwa terdakwa merupakan PA sekaligus PPK pada kegiatan pengadaan barang dan jasa aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat dan subak, diduga tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang atau jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan negara / daerah yang efektif dan efesien.
"Bahwa terdakwa selaku PA disamping mengalihkan kegiatan dari pengadaan barang / jasa menjadi penyerahan uang yang disertai adanya pemotongan bagi fee rekanan, juga dalam kapasitasnya selaku PPK tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembuatan dokumen pengadaan fiktif," beber JPU.
Kegiatan penganggaran untuk desa adat tersebut untuk tahun 2019-2020.
"Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp1.022.258.750," singkat JPU dalam dakwaan
Terdakwa yang didampingi Komang Sutrisna,SH selaku penaehat hukum mendengar pembacaan dakwaan tersebut secara virtual dari Lapas Kerobokan, tempat terdakwa ditahan sementara.
Komentar
Berita Terkait
