SuaraBali.id - Kasubdit Administrasi Kawasan Perkotaan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Gensly, akan mendorong Pemkab Badung untuk tampil ke kancah internasional.
"Kita harus punya mapping dulu,agar kita tidak kalah dengan Filipina dan Kamboja, karena ASEAN termasuk itu. Besar harapan kami karena melihat perkembangan Badung sangat pesat untuk smart city, namun sebelumnya akan diadakan kunjungan dari Kementerian ke Badung," terangnya, dilansir laman BeritaBali, Rabu (7/4/2021).
Saat ini, Smart City Network ada di 26 wilayah, dimana 10 negara ASEAN yang menjadi piloting start awal dan tidak menutup kemungkinan akan menambah negara-negara baru lagi.
Penerapan "smart city" di Kabupaten Badung sudah mencapai level impact. Internet gratis sudah tersedia di sejumlah desa dan banjar se-Kabupaten Badung.
Baca Juga:Wisata Bali: Kawasan Bendungan di Desa Darmasaba Akan Jadi Objek Kunjungan
Layanan internet gratis yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung tidak hanya bisa digunakan di lingkungan pemerintahan, sekolah, rumah sakit dan balai banjar semata, tapi pihak Banjar maupun desa bisa memanfaatkannya untuk warganya sendiri.
"Apa yang dilakukan Pemkab Badung sejalan dengan arahan Bapak Presiden, di mana Badung sudah melakukan perkembangan smart city. Maka dari itu layak diajukan sebagai contoh wilayah smart city dalam event Indonesia International Smart City Expo yang akan diadakan di bulan Juli mendatang," ucapnya.
Sementara itu, Wabup Suiasa mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen dalam mempermudah publik untuk mengakses informasi di lingkungan Kabupaten Badung.
"Badung Smart City mencakup beragam informasi mengenai Kabupaten Badung yang dapat diakses seluruh masyarakat, yang meliputi informasi keragaman adat, budaya dan agama,"
Dia menambahkan, kemudian terkait dengan informasi tata kelola pemerintahan. Juga tentang informasi pelayanan publik.
Baca Juga:Cepat dan Mudah, Perpanjang SIM Bisa Gunakan Layanan Drive Thru
Ada juga informasi pendidikan dan kesehatan, informasi ekonomi kerakyatan, informasi mengenai penegakan hukum, informasi mengenai lingkungan hidup, informasi mengenai infrastruktur, dan informasi mengenai pariwisata.
