Blak-blakan, Said Didu Sebut Jokowi Biang Kerok IKN, Ini Alasannya

Menurut Said, Basuki juga termasuk orang yang tidak pernah mengatakan ‘tidak’ untuk setiap perintah dari Jokowi.

“Jadi biang kerok berbagai persoalan infrastruktur yang tidak layak, yang membebani rakyat itu Pak Basuki teman saya juga harus tanggung jawab. Sebagai pengambil kebijakan yang tidak pernah memberikan kata ‘No’ kepada keinginan Joko Widodo,” ungkapnya.

Progres Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pembangunan proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berjalan, di tengah Langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran besar – besaran.

IKN dipastikan terus berjalan sesuai rencana dan dikebut untuk selesai dalam tiga tahun ke depan.

Hal ini dipastikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Pihaknya mengungkapkan pemerintah melalui Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sedang bekerja keras untuk menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana IKM dalam tiga tahun ini.

“Sekarang kepala otorita dan seluruh jajarannya sedang bekerja keras untuk mengejar target dari pemerintah, tiga tahun menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana yang kita perlukan,” ujar Prasetyo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, pada 25 Juli 2025.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyetujui anggaran Pembangunan IKN hingga 2028 mencapai Rp 48,8 Triliun. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

“Kepala negara telah setujui kebutuhan anggaran Pembangunan IKN hingga 2028 sekitar Rp 48,8 Triliun,”ujar Basuki, pada 14 Juli 2025.

Baca Juga: Jokowi Terpaksa Gabung PSI? Pengamat Ungkap Alasan Mengejutkan di Balik Pilihan Sulitnya

Menurut keterangan Basuki, dana tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah Pembangunan strategis tahap kedua yang menjadi fondasi IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

Anggaran kelanjutan Pembangunan IKN dikucurkan setiap tahun dan pada 2026 ditetapkan Rp 5,05 Tirliun. Tetapi Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran Rp 16,13 Triliun.

Basuki mengatakan usulah tambahan dana tersebut untuk memastikan kelanjutan Pembangunan IKN tahap kedua, yang meliputi Pembangunan perkantoran dan hunian Lembaga legislative dan yudikatif beserta ekosistem pendukung lainnya.

Kontributor : Kanita