Kabinet Prabowo Seperti 'Copy Paste' Bung Karno? Ilmuwan Ungkap Kesamaan Ini

SuaraBali.id - Ilmuwan Politik, Prof Ikrar Nusa Bhakti mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto kurang berhati – hati perihal mengatur dana dalam satu tahun pemerintahannya.

Ikrar mengatakan hal tersebut, pasca Prabowo melantik kembali beberapa wakil menteri dalam kabinetnya.

“Saya kurang suka ya, Prabowo ini ditengah kesulitan ekonomi seperti ini masih saja merekrut banyak orang, untuk duduk di dalam kabinetnya,” ujar Ikrar, dikutip dari youtube Abraham Samad, Senin (13/10/25).

Ikrar kemudian menegaskan bahwa keberadaan wakil Menteri tidak begitu berpengaruh besar terhadap program kerja yang ada.

Pasalnya menurut Ikrar posisi untuk menjalankan kebijakan di Kementerian dapat dijalankan oleh dirjen.

“Saya beri contoh misalnya, mengapa dia mengangkat lagi orang – orang seperti wakil Menteri Kesehatan, apakah itu penting atau tidak?,” terang Ikrar.

“Yang namanya Menteri itukan tugas utamanya bagaimana dia membuat sebuah kebijakan di Kementerian, dan kemudian yang menjalankan itu kan tinggal dirjen – dirjennya aja. Buat apa kemudian dia punya wakil Menteri,” sambungnya.

Ikrar menyebut bahwa pelantikan wakil Menteri yang baru saja dilakukan oleh Prabowo adalah pemborosan.

“Wakil Menteri yang baru dilantik kemarin itu kan banyak sekali ya kalau diperhatikan. Kalau buat saya itu pemborosan,” sebut Ikrar.

Baca Juga: Istana Wapres IKN Lebih Mewah dari Istana Presiden? Ini Kata Profesor Sulfikar Amir

Tak hanya itu, Ikrar juga menilai kebijakan yang dilakukan Prabowo soal kabinetnya tersebut serupa dengan kebijakan yang dilakukan di pemerintahan Presiden pertama, Soekarno.

“Dari dulu saya mengatakan kabinet dari Presiden Prabowo Subianto itu adalah seperti copy paste dari kabinet Bung Karno. Waktu kabinet kedua, yang jumlah menterinya sampai 160 lebih. Sekarang Prabowo kayaknya juga sudah lebih dari 100 ya,” urainya.

Ikrar kemudian mengatakan bahwa kini pihaknya mengaku susah untuk memahami dan mengerti nama – nama Kementerian baru

Pasalnya, Ikrar mengaku bahwa Kementerian di pemerintahan Prabowo banyak yang dipisah sehingga berbeda jauh di masa pemerintahan Presiden ke 7, Joko Widodo (Jokowi).

“Dulu di pemerintahan Jokowi saya masih ngerti lah istilah – istilah Menteri itu. Sekarang? Tidak tahu saya. Dulu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, sekarang coba lihat, ada Menteri Hukum, ada Imigrasi dan Pemasyarakatan, kemudian singkatannya ini, dan dipecah lagi, wah itu buat saya ngabis – ngabisin duit,” terangnya.

“Ini kayaknya seperti bagi – bagi jabatan tanpa memperhatikan kebutuhan kita,” sambungnya.