Beras Oplosan Hantui Bali, Ini Kata Pemerintah dan Pengusaha Ritel

SuaraBali.id - Potensi peredaran beras oplosan di Pulau Dewata Bali kini diawasi oleh Pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan instansi terkait.

Hal ini dilakukan untuk menelusuri untuk menghentikan praktik curang yang merugikan konsumen.

“Kami bersama tim pengendalian inflasi sudah berkoordinasi dengan (pemerintah) kabupaten/kota untuk cek semua,” kata Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta di Taman Budaya Denpasar, Selasa (22/7/2025).

Saat ini pengecekan tersebut sudah berjalan dan berjanji memberikan publikasi kepada masyarakat hasil penelusuran tersebut.

“Ini sudah berjalan jadi bukan sidak (inspeksi mendadak) lagi. Hasilnya nanti kami beri tahu,” imbuhnya.

Giri Prasta mengakui kebenaran adanya beras yang dioplos atau dicampur dengan kualitas mutu rendah dengan beras harga lebih mahal tersebut beredar di tanah air.

Namun, mantan Bupati Badung dua periode 2016-2025 itu tidak ingin beras oplosan tersebut dijual di pasar baik modern dan tradisional di Pulau Dewata karena merugikan konsumen atau masyarakat.

“Kami harus cari semua, jangan sampai beras oplosan ini beredar di Bali,” ucapnya.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi Bali memastikan tidak ada beras oplosan dijual di toko modern atau ritel.

Baca Juga: Merasa Kedinginan di Bali? Ini Sebabnya

Pihaknya telah melakukan seleksi ketat untuk memastikan produk termasuk beras yang dijual di ritel/toko modern nihil dari oplosan.

Ketua Aprindo Bali Asinaga Budiman menjelaskan ritel memiliki ketentuan perdagangan dengan distributor dan principle (pemegang merek).

“Kalau ada palsu, kami bisa proses hukum,” kata Asinaga Budiman.

Dengan aturan hukum yang mengikat itu, pihaknya memastikan tidak ada beras oplosan beredar di ritel Pulau Dewata.

Saat ini, anggota Aprindo Bali mencapai 24 perusahaan ritel, dengan masing-masing perusahaan itu memiliki jaringan toko modern.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak main-main terkait dengan temuan beras oplosan dan akan menindak tegas sebagai upaya melindungi petani dan masyarakat.