SuaraBali.id - Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta meyakini tidak hadirnya Gubernur Wayan Koster dalam retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, tidak memengaruhi kondisi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali.
Diketahui, hingga Senin (24/2/2025) Wayan Koster belum mengikuti retreat kepala daerah yang diadakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Namun demikian, Giri menilai jika koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemda tidak dipengaruhi oleh retreat. Melainkan, koordinasi tersebut bersifat wajib dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Saya kira masalah hadir atau tidak hadir pertalian dengan retreat ini sebenarnya ada pengarahan bagaimana kita berkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Giri saat ditemui di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Senin (24/2/2025).
“Maaf sekali, tanpa itu pun koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah kan wajib, perintah Undang-undang,” imbuhnya.
Giri juga belum mengetahui apakah pasangannya itu akan mengikuti retreat yang masih berlangsung sampai Jumat (28/2/2025) mendatang itu. Dia meminta untuk menanyakan Koster secara langsung.
Kendati polemik yang terjadi menyangkut kepala daerah dari PDI-P, Giri meyakini hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali akan tetap berjalan dengan baik ke depannya.
Terlebih menurutnya Bali adalah ikon dari Indonesia dan merupakan bagian dari NKRI.
“Kami meyakini Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah pusat pasti akan nyambung dengan baik,” imbuhnya.
Baca Juga: Ratusan WNA Ngaku Investor di Bali, Padahal Cari Kerja Jadi Koki Sampai Konsultan
“Karena salah satu daripada ikon Indonesia adalah Pulau Bali dan Bali adalah bagian daripada NKRI,” pungkas Mantan Bupati Badung itu.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kepala daerah yang berasal dari PDI-P agar tidak mengikuti retreat. Dalam surat instruksi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 itu, dijelaskan jika alasan keputusan tersebut adalah karena KPK menahan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto.
Megawati juga meminta kadernya untuk menunggu instruksi lebih lanjut terkait keputusan tersebut.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Terkuak! Saksi Kunci Pembunuhan Brigadir Nurhadi Terima Rp35 Juta dari Kompol Yogi
-
Kepala Kanwil BPN Bali Resmi Jadi Tersangka, Ini Kasusnya!
-
Rahasia Gaya Gen Z 2026: 4 OOTD Viral Bikin Langsung Terlihat Stylish & Elegan
-
5 Alasan iPhone 17 Pro Max Masih Diburu di Awal 2026
-
7 Camilan Sehat Ini Bikin Kenyang Tanpa Takut Gemuk