SuaraBali.id - Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta meyakini tidak hadirnya Gubernur Wayan Koster dalam retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, tidak memengaruhi kondisi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali.
Diketahui, hingga Senin (24/2/2025) Wayan Koster belum mengikuti retreat kepala daerah yang diadakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Namun demikian, Giri menilai jika koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemda tidak dipengaruhi oleh retreat. Melainkan, koordinasi tersebut bersifat wajib dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Saya kira masalah hadir atau tidak hadir pertalian dengan retreat ini sebenarnya ada pengarahan bagaimana kita berkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Giri saat ditemui di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Senin (24/2/2025).
“Maaf sekali, tanpa itu pun koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah kan wajib, perintah Undang-undang,” imbuhnya.
Giri juga belum mengetahui apakah pasangannya itu akan mengikuti retreat yang masih berlangsung sampai Jumat (28/2/2025) mendatang itu. Dia meminta untuk menanyakan Koster secara langsung.
Kendati polemik yang terjadi menyangkut kepala daerah dari PDI-P, Giri meyakini hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali akan tetap berjalan dengan baik ke depannya.
Terlebih menurutnya Bali adalah ikon dari Indonesia dan merupakan bagian dari NKRI.
“Kami meyakini Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah pusat pasti akan nyambung dengan baik,” imbuhnya.
Baca Juga: Ratusan WNA Ngaku Investor di Bali, Padahal Cari Kerja Jadi Koki Sampai Konsultan
“Karena salah satu daripada ikon Indonesia adalah Pulau Bali dan Bali adalah bagian daripada NKRI,” pungkas Mantan Bupati Badung itu.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kepala daerah yang berasal dari PDI-P agar tidak mengikuti retreat. Dalam surat instruksi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 itu, dijelaskan jika alasan keputusan tersebut adalah karena KPK menahan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto.
Megawati juga meminta kadernya untuk menunggu instruksi lebih lanjut terkait keputusan tersebut.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
Terkini
-
Stop 'Open Dumping'! Menteri LH Ancam Pidana Penjara hingga 15 Tahun bagi Pemda Bandel
-
BRI Catat 43% Karyawan Perempuan, Capai 36.000 dari Total 86.000 Pekerja
-
Tiga Perempuan Dalam Jajaran Pemimpin BRI Cetak Prestasi di Infobank 500 Most Outstanding Women 2026
-
BRI Perkuat Keuangan Berkelanjutan: Salurkan Rp93,2 Triliun untuk Pembiayaan Ramah Lingkungan
-
Warga Serahkan Elang Tikus Terjerat dan Bayi Lutung ke BKSDA