SuaraBali.id - Imbas dari penutupan PARQ Ubud, Gianyar, Direktur PARQ Ubud yang berinisial AF (53) harus berhadapan dengan hukum. WNA asal Jerman itu diduga melakukan tindak pidana alih fungsi lahan yang juga menjadi alasan ditutupnya tempat yang kerap dijuluki “Kampung Rusia” itu.
Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Adityajaya menyampaikan jika hasil penyelidikan yang sudah dilakukan sejak Oktober 2024 itu menunjukkan jika PARQ Ubud diduga telah membangun di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).
“PARQ berada pada zona kawasan pariwisata dan tanaman pangan atau Lahan Sawah Dindungi atau Lahan Pertanian Berkelanjutan,” ujar Daniel saat konferensi pers di Mapolda Bali, Jumat (24/1/2025).
Pelanggaran tersebut diduga dilakukan AF pada kedua zona yang dimiliki PARQ Ubud, yakni zona pariwisata dan distrik vila. Saat dilakukan pengecekan, petugas dari kepolisian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Gianyar menemukan bangunan vila, spa center, dan peternakan hewan pada lahan tersebut.
Jika dihitung, luas lahan yang diduga merupakan alih fungsi lahan tak berizin itu seluas 1,8 hektare dari total luas PARQ Ubud yang mencapai 6 hektare.
Polisi sudah memeriksa 33 orang saksi dan 3 saksi ahli dalam kasus ini. Termasuk juga memeriksa pemilik lahan yang berinisial IGNES yang diduga turut terlibat dalam kasus ini.
Namun, sejauh pemeriksaan, AF diduga hanya menggunakan lahan IGNES dengan skema sewa. Namun, IGNES mengaku tidak terlibat dalam bisnis PARQ Ubud yang dijalankan oleh AF.
Meski begitu, kepolisian masih mendalami potensi adanya tersangka tambahan termasuk dari warga lokal.
“Yang bersangkutan (IGNES) sebagai pemilik lahan sementara pemilik usaha PARQ Ubud adalah AF,” tuturnya.
Baca Juga: Dua Bule Ukraina Kasus Pabrik Narkoba di Bali Divonis 20 Tahun Penjara
“AF juga mengakui telah melakukan sewa menyewa kepada para pemilik lahan,” sambung Daniel.
Atas perbuatannya, AF dijerat dua pasal yakni Pasal 109 jo. pasal 19 ayat (1) UU RI nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutan. Dia terancam dijerat hukuman paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.
Selain itu, dia juga dikenakan Pasal 72 jo. pasal 44 ayat (1) UU RI nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pada pasal tersebut, AF bisa dijerat hukuman maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.
Sebelumnya, PARQ Ubud telah ditutup oleh Pemkab Gianyar pada Senin (20/1/2025) lalu. Penutupan tersebut merupakan lanjutan setelah sebelumnya, kawasan yang kerap dilabeli “Kampung Rusia” itu ditutup sementara pada Nopember 2024 lalu.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
Berita Terkait
Terpopuler
- Korupsi Rp18,7 Miliar, Wakil Bupati Indramayu Resmi Ditahan, Lucky Hakim Masih Bungkam
- Dingatkan Teddy Segera Akhiri Pidato, Prabowo: Letkol Ngatur Presiden
- Cetak 6 Gol dalam 6 Laga Bersama Persija, Shin Tae-yong Angkat Topi untuk Alexander Jeremejeff
- Keruk Batubara RI Tapi Sumbang Rp1,7 T ke Singapura, Eks Kepala BKPM Sentil Bos Bayan Resources
- Sepatu Lari Buatan Lokal Unjuk Gigi di Berlin dan Chicago Marathon
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
Diskon Pemeriksaan Laboratorium Hingga MCU Prodia, Ini Manfaat dari BRI untuk Nasabah Prioritas
-
Kementerian Transmigrasi dan Komisi V DPR RI Serahkan 109 SHM Warga Transmigrasi Lombok Timur
-
BRI Siapkan Buyback Saham Tahap II Rp1 Triliun, Optimistis terhadap Prospek Jangka Panjang
-
3.764 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual dan Fisik di NTB dalam Enam Tahun
-
Tabanan Bali Diselimuti Kabut Putih Misterius, Ini Penjelasan Ilmiah BMKG