Mantan Dirut Garuda yang Terjerat Kasus Penyelundupan Pimpin Proyek Kereta Cepat Bali

SuaraBali.id - I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara ditunjuk sebagai penanggung jawab proyek kereta Bali Urban Subway. Hal ini pun menyebabkan kegaduhan di kalangan masyarakat.

Terkait hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra buka suara terkait hal ini. Namun menurutnya, itu tidak masalah.

“Ya pandangan orang, penilaian orang sah-sah saja, secara profesional tidak ada hubungannya, ya ini profesionalisme, beliau dari perbankan pernah memimpin maskapai terbesar di Indonesia juga,” kata Dewa Indra, Rabu (11/9/2024).

Sebelumnya, Ari Askhara merupakan mantan Dirut Garuda Indonesia yang terjerat kasus penyelundupan Harley-Davidson dan Brompton. Ia pun sempat viral kala itu hingga kehidupan pribadinya jadi bulan-bulanan akun anonim di media sosial.

Baca Juga: Viral Landak Berkeliaran di Bali, Warganet: Lengah Dikit Masuk Penjara

Namun menurut Dewa Indra kepemimpinan Ari Askhara dalam proyek ini bukan semata-mata penunjukan secara personal, melainkan perusahaan yang saat ini dipimpinnya yaitu PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) yang sebenarnya dipilih.

“Itu mekanisme perseroan. Itu (PT SBDJ) kan PT, tentu di perseroan ada mekanisme untuk memilih komisaris,” ujarnya.

Menurutnya Pemprov Bali memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jamkrida Bali Mandara yang memiliki anak perusahaan Bali Development Fund (BDF) yang kemudian melahirkan PT SBDJ.

Sedangkan perusaahaan yang dipegang Ari Askhara adalah perseroan baru dan belum memiliki rekam jejak pengerjaan proyek serupa, namun kerja baik perusahaan tersebut sejauh ini menjadi pertimbangan.

Mantan Dirut Garuda Indonesia yang kasusnya diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir itu berhasil mengawali proyek Bali Urban Subway.

Baca Juga: Berpetualang ke Air Terjun Tertinggi di Bali: Pesona Menakjubkan Sekumpul Waterfall

Saat ini pemerintah memberi kepercayaan sebab perusahaan yang kepemilikannya masih ada campur tangan Pemprov Bali itu mampu mendatangkan investor yang mau 100 persen mendanai pengembangan transportasi kereta bawah tanah.