Kepala BP2MI Minta Polri Tangkap 5 Bandar Besar Kasus TPPO di Batam: Nama-namanya Sudah Diserahkan

SuaraBali.id - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani meminta kepolisian untuk segera menangkap lima bandar dari kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Benny menjelaskan jika sekitar tiga bulan lalu dia sudah meminta Kapolri melalui Menko Polhukam Mahfud MD untuk menangkap lima orang yang sudah diidentifikasi timnya.

Kelima orang bandar besar kasus TPPO itu menurutnya akan memberikan dampak besar jika berhasil ditangkap. Namun, hingga kini dia masih belum mengetahui kendala apa yang dihadapi kepolisian sehingga belum bisa menangkap kelima nama itu.

“Saya minta tangan Pak Menko (Polhukam), pak buat surat dong ke Pak Kapolri agar nama lima bandar itu bapak cantumkan, sudah dikirim (suratnya),” ujarnya saat ditemui di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Kamis (21/12/2023) malam.

“Tentu kita tidak tahu apa kesulitannya, apa masalahnya. Tapi minimal ya bahwa nama-nama tersebut, kita punya data yang sangat kuat, laporan dari masyarakat, bagaimana keterlibatan mereka, tugas kita serahkan,” imbuh dia.

Baca Juga: Polisi Adat yang Ditakuti Banyak Orang, Ini Tugas Pecalang

Benny enggan membeberkan identitas kelima bandar tersebut secara rinci. Namun, dia hanya menyebutkan jika kelima bandar tersebut tidak ada kaitannya dengan instansi pemerintahan.

Meski begitu, Benny menyampaikan sudah ada 900 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPO dan menyelamatkan sekitar 3.000 calon pekerja migran. Namun, menurutnya semua tersangka yang ditetapkan itu masih berstatus sebagai “kelas teri”.

Kehadiran Benny di Bali juga untuk mengikuti rapat kerja terbatas Satgas Berantas Sindikasi PMI Ilegal. Satgas tersebut memang difokuskan untuk memberantas sindikat kasus TPPO yang menyalurkan PMI Ilegal yang dia sebut kembali marak.

Dia juga sudah mengantongi modus baru terkait sindikat TPPO tersebut. Modus tersebut diyakini masih berpusat di Batam, namun kini beralih dari menyalurkan dari Bandara Soekarno Hatta menjadi melalui Bandara Kertajati.

“(Penempatan PMI Ilegal dari) Batam ke Singapura dan Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah. Dari Soetta bergeser ke Kertajati, itu informasi yang kita terima sehingga satgas kita akan efektifkan,” ujar Benny.

Baca Juga: Realisasi Pajak Daerah Tumbuh 3,8%, Bali Tertinggi 56%

Kontributor : Putu Yonata Udawananda