- Pemkot Mataram mewajibkan pejabat eselon II, III, dan IV menggunakan sepeda pribadi ke kantor demi efisiensi anggaran.
- Kebijakan bersepeda ini merupakan arahan Wali Kota Mataram dan akan diterapkan setelah regulasi WFH pusat resmi keluar.
- Pemkot Mataram telah memotong konsumsi BBM hingga 50% dan menerapkan sistem kendaraan dinas kolektif untuk kegiatan tertentu.
SuaraBali.id - Langkah tak biasa diambil Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram. Di tengah upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), para pejabat diminta bahkan cenderung “dipaksa” untuk meninggalkan kendaraan dinas dan beralih ke sepeda saat berangkat kerja.
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa efisiensi anggaran kini tak lagi sekadar wacana, melainkan mulai menyentuh gaya hidup birokrasi.
Pemkot Mataram sendiri masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait penerapan work from home (WFH). Kebijakan WFH tersebut menjadi bagian dari strategi nasional dalam mengurangi konsumsi BBM. Namun, sebelum aturan itu benar-benar berlaku, pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah-langkah pendukung.
Salah satu kebijakan yang tengah dikaji adalah kewajiban bersepeda bagi pejabat, khususnya kepala dinas di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Juga:Parade Ogoh-Ogoh Langsung Disambung Pawai Takbiran, Bukti Toleransi di Mataram
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana.
“Ada kebijakan pak wali di daerah karena kita masih dekat, kita minta pejabat bersepeda dari rumah,” ujar Alwan, Rabu (25/3/2026).
Menurut Alwan, kebijakan ini mempertimbangkan jarak antara rumah pejabat dengan kantor yang relatif dekat. Karena itu, bersepeda dinilai sebagai opsi yang realistis sekaligus sehat.
Ia menegaskan, aturan ini akan diberlakukan setelah keputusan WFH dari pemerintah pusat resmi keluar. Namun, tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut diterapkan lebih dulu.
“Setiap hari ketika kita sudah ada keputusan WFH dari pemerintah pusat. Ini baru keluar kebijakan pejabat eselon II, III, dan IV itu akan bersepeda,” katanya.
Baca Juga:Strategi Pemkot Mataram Agar Parade Ogoh-ogoh dan Takbiran Tidak Saling Ganggu
Menariknya, kebijakan ini tidak dibarengi dengan pengadaan sepeda dari pemerintah. Para pejabat diminta menggunakan sepeda pribadi masing-masing.
“Pakai sepeda masing-masing lah. Kalau radiusnya nanti diatur,” jelasnya.
Selain menghemat BBM, kebijakan ini juga diharapkan mendorong gaya hidup sehat di kalangan ASN. Aktivitas bersepeda ke kantor pada pagi hari dan pulang sore hari diyakini bisa menjadi rutinitas baru yang lebih ramah lingkungan.
Tak hanya soal kesehatan, penggunaan sepeda juga dinilai mampu mengurangi kemacetan di Kota Mataram. Di sisi lain, efisiensi anggaran menjadi tujuan utama.
Pemkot Mataram bahkan telah melakukan pemotongan penggunaan BBM hingga 50 persen sejak awal 2026. Jika kebijakan ini berjalan penuh, penghematan diperkirakan akan semakin signifikan.
“Ini sudah kita lakukan pemotongan 50 persen. Nanti saya lihat perbandingan tahun 2025 dengan 2026,” kata Alwan.
