- Said Didu sebut proyek Whoosh dari awal berpotensi rugi karena studi kelayakannya tidak layak
- Ia menepis potensi untung karena butuh 138 tahun balik modal, melebihi usia kereta 50 tahun.
- DPR setuju utang Whoosh tidak dibayar pakai APBN karena ini proyek bisnis-ke-bisnis (B2B).
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto setuju dengan statement Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang tidak bersedia membayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Menurut Nando, Langkah Purbaya sudah tepat, mengingat APBN merupakan uang rakyat yang seharusnya dipakai dengan baik dan benar.
“Pak Menkeu itu menurut saya itu sudah keputusan yang tepat. Kita tidak boleh melibatkan APBN. Karena APBN itu kan uang rakyat,” ujarnya.
“Uang rakyat yang dimiliki oleh seluruh warga Indonesia, itu harus kita pakai dengan baik dan benar,” sambung Nando.
Baca Juga:KPK Soroti Dugaan Korupsi Whoosh, Mahfud MD Diminta Beri Bukti
Nando menyebut Komisi VI sudah mulai membahas perihal proyek Kereta Api cepat Jakarta – Bandung (Whoosh) yang belakangan ini jadi perbincangan.
“Mungkin disini saya yang paling tidak paham mengenai persoalan ini (Proyek Whoosh), karena kan saya baru menjabat baru setahun,” aku Nando, dikutip dari youtube Akbar Faizal Uncensored, Selasa (21/10/25).
“Tapi kami di Komisi VI sudah membahas, dan kita tahu permasalahan teknisnya yang terjadi,” imbuhnya.
Nando menyebut bahwa sudah ada beberapa skema yang dirumuskan oleh Komisi VI, salah satunya yakni melibatkan Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Ada beberapa cara atau beberapa skema yang kita sudah rumuskan walaupun belum final, bahwa Danantara disini harus terlibat,” sebut Nando.
Baca Juga:Sindir Soal Proyek Whoosh, Mahfud MD: Ini Utang yang Sangat Aneh
Nando menegaskan bahwa Danantara harus terlibat dalam pelunasan utang proyek Whoosh, mengingat Whoosh adalah Bisnis to Bisnis, yang tidak melibatkan pemerintah.
“Kenapa Danantara? Karena pemerintah dalam hal ini, ini sudah Bisnis to bisnis, bukan Government to government,” jelas Nando.
Kontributor : Kanita
