Sindir Soal Proyek Whoosh, Mahfud MD: Ini Utang yang Sangat Aneh

SuaraBali.id - Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung yang diberi nama Whoosh belakangan ini menjadi sorotan.

Usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak untuk membayar utang Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Eks Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara soal proyek Whoosh tersebut.

Mahfud terang – terangan mengungkapkan bahwa proyek tersebut sudah mengancam kedaulatan negara.

Baca Juga:Menteri Keuangan Sebut Direksi Pertamina Malas Lebih Senang Impor BBM

“Whoosh ini mengancam masa depan kedaulatan kita, bangsa kita, rakyat kita dan sebagainya. Karena ini utang yang sangat besar dan sangat aneh,” ujar Mahfud, dikutip dari youtubenya, Kamis (16/10/25).

“Ini merupakan bisnis to bisnis, BUMN sini dan BUMN sana (China),” imbuh Mahfud.

Mahfud mengatakan bahwa utang Whoosh tersebut akan terus bertambah.

Pasalnya hasil dari penjualan tiket kereta saja belum mencukupi untuk membayar bunganya.

“Sekarang utangnya itu bertambah terus. Bunga utangnya saja setahun itu 2 Triliun. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 Triliun,” jelas Mahfud.

Baca Juga:Rocky Gerung Sebut Mahfud MD Lebih Cocok Jadi Presiden, Siap Dukung Bila Nyalon

“Jadi setiap tahun bertambah kan, bunga berbunga terus, negara nomboki terus. Dan itu bisa sampai 70 – 80 tahun. Ini utang – utangnya kalau normal. Masalahnya apa? Ya utang bertambah terus,” tambahnya.

Sementara itu, menanggapi soal statemen Purbaya yang menolak membayar utang Whoosh menggunakan APBN itu, Mahfud mengaku setuju.

“Sekarang ini Pak Purbaya mengatakan tidak akan membayar, itu sudah benar. Cuman persoalannya kalau tidak akan membayar, ini bagaimana nasibnya?,” ungkap Mahfud.

Mahfud menilai bahwa masalah tidak akan selesai begitu saja, ketika memutuskan untuk tidak menggunakan APBN.

Menurut Mahfud, masalah tersebut harus dicari secara hukum hingga ditelusuri bagaimana kronologi terjadinya proyek itu.

“Ini masalah yang harus dicari secara hukum. Dulu pada awalnya, rencana Kereta Api Cepat yang kemudian bernama Whoosh ini perjanjian antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Disepakati pada waktu itu berdasarkan hitungan Ahli dari UI dan UGM itu bisa dibangun dengan bunga 0,1%,” urainya.

“Sesudah Jepang meminta kenaikan sedikit, oleh pemerintah Indonesia dibatalkan, dipindah ke China dengan bunga 2%. Bunga 2% tiba – tiba jadi 3,4% yang terjadi. Nah sekarang kita tidak mampu bayar,” sambungnya.

Mahfud berharap agar Purbaya dapat mencari Solusi untuk melunasi utang tersebut, sehingga tidak disita karena pailit.

“Sekarang tidak mampu bayar, Purbaya juga tidak mau bayar. Menurut saya benar Purbaya. Karena apa? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan Pembangunan - pembangunan untuk rakyat yang lain, hanya disedot untuk ini,” terang Mahfud.

“Jadi betul Pak Purbaya, anda didukung oleh rakyat, jangan bayar Whoosh dengan APBN. Carikan jalan keluar agar tidak disita karena pailit, tetapi masalahnya selesaikan secara hukum agar tidak terjadi lagi kepada anak bangsa kita,” tambahnya.

Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh dengan APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Purbaya, tanggung jawab pelunasan utang tersebut seharusnya berada di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.

Purbaya menyebut Danantara sebagai holding BUMN seharusnya bisa mengelola itu karena dividen sudah masuk dalam kasnya.

Menurutnya, struktur BUMN kini sudah dibawah Danantara langsung. Hal ini berbeda dengan periode sebelumnya dimana struktur BUMN lewat dividen berada di bawah Kementerian Keuangan melalui pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa kekayaan negara yang dipisahkan (KND).

“Kan KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China) di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata – rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi, karena kalau enggak ya, semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” ungkap Purbaya.

Purbaya menilai bahwa tidak adil jika APBN harus ikut menanggung utang Whoosh. Pasalnya hasil penerimaan BUMN berupa dividen sudah dikelola Danantara.

“Jadi ini kan mau dipisahkan swasta sama government, ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu,” tegasnya.