- Komisi VI DPR RI membahas masalah utang proyek Whoosh dan mengusulkan Danantara terlibat tanpa APBN.
- Presiden Jokowi setuju proyek Whoosh karena terkesima teknologi kereta cepat Tiongkok pada 2015.
- Sosiolog Sulfikar Amir menilai Whoosh 350km/jam berlebihan; kereta 150km/jam lebih cocok untuk Jawa
SuaraBali.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto mengakui bahwa Komisi VI sudah mulai membahas perihal proyek Kereta Api cepat Jakarta – Bandung (Whoosh) yang belakangan ini jadi perbincangan.
“Mungkin di sini saya yang paling tidak paham mengenai persoalan ini (Proyek Whoosh), karena kan saya baru menjabat baru setahun,” aku Nando, dikutip dari youtube Akbar Faizal Uncensored, Selasa (21/10/25).
“Tapi kami di Komisi VI sudah membahas, dan kita tahu permasalahan teknisnya yang terjadi,” imbuhnya.
Nando menyebut bahwa sudah ada beberapa skema yang dirumuskan oleh Komisi VI, salah satunya yakni melibatkan Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Baca Juga:Alasan Koster Tak Ikut Saat Gubernur Lain Geruduk Menkeu Terkait Pemotongan TKD
“Ada beberapa cara atau beberapa skema yang kita sudah rumuskan walaupun belum final, bahwa Danantara disini harus terlibat,” sebut Nando.
Nando menegaskan bahwa Danantara harus terlibat dalam pelunasan utang proyek Whoosh, mengingat Whoosh adalah Bisnis to Bisnis, yang tidak melibatkan pemerintah.
“Kenapa Danantara? Karena pemerintah dalam hal ini, ini sudah Bisnis to bisnis, bukan Government to government,” jelas Nando.
Soal statement Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang tidak bersedia membayar utang Whoosh dengan APBN, Nando mengaku setuju.
Menurut Nando, Langkah Purbaya sudah tepat, mengingat APBN merupakan uang rakyat yang seharusnya dipakai dengan baik dan benar.
Baca Juga:Menteri Keuangan Sebut Direksi Pertamina Malas Lebih Senang Impor BBM
“Pak Menkeu itu menurut saya itu sudah keputusan yang tepat. Kita tidak boleh melibatkan APBN. Karena APBN itu kan uang rakyat,” ujarnya.
“Uang rakyat yang dimiliki oleh seluruh warga Indonesia, itu harus kita pakai dengan baik dan benar,” sambung Nando.
Melihat situasi yang sudah semakin runyam, Nando menilai bahwa dalam momen inilah Danantara harus hadir.
“Disinilah Danantara harus hadir, karena biar bagaimanapun Danantara in ikan holding dari seluruh BUMN,” jelas Nando.
Alasan Jokowi Setujui Proyek Whoosh dengan China
Sosiolog NTU Singapura, Prof Sulfikar Amir baru – baru ini membongkar soal alasan Presiden ke 7, Joko Widodo (Jokowi) yang akhirnya memutuskan untuk membangun Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung (Whoosh).
