SuaraBali.id - Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa dirinya menolak keberadaan organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Pulau Dewata.
Hal tersebut buntut dari munculnya video yang memperlihatkan pelantikan pengurus GRIB Jaya di Bali.
Giri menjelaskan jika untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Bali sudah memiliki aparatur yang utama meliputi TNI dan Polri.
Selain itu, Giri juga menegaskan posisi Pecalang yang turut menjaga ketertiban pada sekitar 1.400 desa adat yang ada di Bali.
Baca Juga:Yenny Wahid Minta Atlet Dunia Panjat Tebing Hormati Canang Dan Penyebutan Nama Orang Bali
Pecalang juga dinilai sebagai penjaga estetika adat dari sebuah wilayah desa adat.
Atas alasan tersebut, dia tidak menginginkan adanya ormas luar yang kemudian memasuki Bali.
“Dari 1.400 lebih desa adat itu sudah memiliki Pecalang Desa Adat. Nah Pecalang Desa Adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika dresta wilayah adat itu sendiri,” ujar Giri saat ditemui di kantornya, Senin (5/5/2025).
“Kalau dengan ormas luar, di Bali ini mempunyai prinsip untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Saya kira tidak perlu (ormas luar Bali) karena sudah ada,” imbuhnya.
Menindaklanjuti hal tersebut juga, Mantan Bupati Badung itu juga sudah bersiap untuk memberikan insentif kepada Pecalang di Bali.
Baca Juga:Dari Runway Hingga Mindfulness: Intip Fusion Fashion Bali 2025 yang Bertema Keberagaman
Selain untuk menghindari masuknya ormas luar Bali, hal itu juga dimaksudkan agar Pecalang semakin menjadi simbol adat dan tradisi Bali yang menjaga keamanan adat di Bali.
“Pikiran saya adalah ke depan ini kami akan upayakan bagaimana caranya biar bisa memberikan insentif kepada pecalang,” paparnya.
Sehingga betul-betul gerakan ngayah untuk masyarakat pribumi menjaga alamnya, budayanya, dan manusianya,” imbuh Giri.
Namun demikian, Giri mengaku belum mengetahui jika ormas GRIB Jaya itu sudah mendaftar ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali atau belum.
Pasalnya, ormas yang terdaftar di Bali didata melalui Badan Kesbangpol.
Karena hal itu juga, Giri belum berencana untuk memanggil pengurus DPP GRIB Jaya untuk dimintai keterangan.
