SuaraBali.id - Bandara Bali Utara termasuk dalam daftar proyek yang menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Daftar tersebut dituangkan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta mengaku belum berkoordinasi terkait tindak lanjut dari daftar RPJMN itu.
Termasuk juga belum melakukan koordinasi dengan kementerian terkait.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Geram, Sekolah Ini Hendak Plesir ke Bali Dengan Minta Murid Bayar Jutaan
“Itu belum saya ada koordinasi tentang RPJMN,” ujar Giri saat ditemui di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (28/4/2025).
“Nanti kan tim teknis yang akan bergerak mengurus masalah itu,” imbuhnya.
Namun demikian, rencana proyek Bandara Bali Utara sejatinya sempat ditolak oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Hal tersebut lantaran Megawati menilai Bandara Bali Utara hanya menguntungkan investor.
Selain itu, dia menilai jika pembangunan bandara itu semakin membuat Bali dipadati oleh wisatawan asing.
Baca Juga:Skandal AI di Universitas Udayana : Mahasiswa Ubah Foto Teman Jadi Vulgar dengan Bot Telegram
“Di Ngurah Rai iya, di Buleleng iya, enggak sumpek itu rakyat Bali yang datang orang asing semua?” ujarnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar, Senin (16/1/2023) silam.
Oleh karenanya, Giri yang juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Badung itu menilai jika rencana pembangunan Bandara Bali Utara harus direncanakan dengan matang.
Bahkan, termasuk sarana akomodasi yang mendukung di sekitar Kabupaten Buleleng.
Pasalnya, dia juga tidak menginginkan bandara internasional baru itu tidak beroperasi karena kurangnya penumpang.
Selain itu, dia juga meminta agar ada koordinasi yang baik dengan maskapai.
Karena dia memahami jika maskapai juga tidak berminat untuk mengadakan rute yang minim diminati oleh penumpang.
“Respons ini kan memang beliau (Megawati) katakan dari awal. Sebelum bandara dibangun, sebaiknya infrastruktur diselesaikan termasuk akomodasi,” tuturnya.
“Misalkan dari Jakarta ke Buleleng seatnya 80 persen, lalu baliknya kosong kan nggak mau dia (maskapai). Kalau kita disuruh bayar kan nggak mungkin,” imbuh Mantan Bupati Badung itu.
Kendati begitu, Giri juga menunggu langkah yang diambil dari Gubernur Bali, Wayan Koster terkait tindak lanjut rencana proyek itu. Dia mengaku akan mendukung langkah yang diambil oleh Koster.
“Kalau pak gubernur (memerintahkan) A, kita ikut ke A. Prinsipnya kita mendukung program untuk di Bali,” pungkasnya.
Masuknya proyek Bandara Bali Utara dalam RPJMN 2025-2029 ini juga menjadi tindak lanjut dari komitmen Prabowo saat berkunjung ke Bali pada November 2024 lalu.
Pada lawatannya saat itu, Prabowo menjanjikan proyek tersebut akan dibangun pada masa pemerintahannya.
Bupati Buleleng Segera Tetapkan Lokasi
Sementara itu, Bupati Buleleng dr I Nyoman Sutjidra menyatakan pihaknya mendukung penuh program tersebut, termasuk pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang masuk dalam RPJMN.
Akan tetapi ia meminta agar pemerintah daerah, baik Pemkab Buleleng maupun Pemprov Bali, dilibatkan dalam setiap tahapan, khususnya dalam penetapan lokasi pembangunan.
Adapun dua kandidat pembangunan bandara, yakni di wilayah Desa/Kecamatan Kubutambahan dan Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak.
"Kebijakan dari pusat pasti kami dukung. Namun kami minta agar selalu diajak berkoordinasi terutama dengan Pemprov Bali. Termasuk dalam penentuan lokasinya. Kamu akan ikuti terus," kata Sutjidra, Minggu (27/4/2025) sebagaimana diwartakan beritabali.com – jaringan suara.com.
Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang telah memasukkan proyek Bandara Internasional Bali Utara dalam RPJMN.
Menurutnya hal ini sebagai bukti janji politik Prabowo-Gibran saat kampanye Pemilu 2024 di Buleleng.
"Puji syukur, Astungkara bapak Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sudah menepati janji politiknya saat kampanye di Buleleng. Dimana saya sendiri sebagai Tokoh Puri Buleleng yang diundang saat itu mengusulkan agar adanya pembangunan bandara di Buleleng," ucapnya.
Purnawirawan Polri ini juga menegaskan bahwa masyarakat Buleleng sangat berharap adanya pembangunan bandara di wilayah Bali Utara.
Sebab, proyek ini diyakini mampu menyeimbangkan perekonomian antara Bali Selatan dan Bali Utara yang selama ini timpang.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda