SuaraBali.id - Kekurangan dokter spesialis dasar terjadi di tiga kabupaten di Bali yaitu Kabupaten Jembrana, Karangasem, dan Buleleng jika dibandingkan dengan rasio penduduknya.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Bali mencatat hingga sebenarnya jumlah dokter spesialis di Bali ada banyak namun distribusinya tidak merata.
“Untuk Bali, kalau lihat jumlah dokter spesialis cukup, tapi di beberapa kabupaten, distribusinya belum merata, jadi Jembrana, Karangasem, dan Buleleng masih perlu,” kata Kepala Dinkes Bali I Nyoman Gede Anom, Kamis (22/8/2024).
Menurutnya 4 spesialis dasar yang wajib ada di setiap daerah yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis obgyn dan ginekologi, spesialis anak, dan spesialis bedah.
Baca Juga:Disdik Tabanan Terbitkan Larangan Guru Membuat Konten Melibatkan Warga Sekolah
Jumlah dokter spesialis dasar ini setidaknya satu per 1.000 penduduk, sementara di Kabupaten Jembrana masih kurang untuk spesialis penyakit dalam, spesialis obgyn dan ginekologi.
Di Kabupaten Karangasem kekurangan spesialis penyakit dalam, spesialis obgyn dan ginekologi, spesialis anak, dan spesialis bedah, dan Buleleng kekurangan spesialis penyakit dalam, dan spesialis anak.
Menurut Dinkes Bali spesialis penunjang yang sebenarnya juga penting seperti spesialis radiologi, spesialis anestesi, dan spesialis patologi klinik, dimana tiga kabupaten yang sama juga masih kekurangan.
Saat ini secara keseluruhan jumlah dokter spesialis di Pulau Dewata 1.542 orang, namun sebarannya yang tidak merata.
Selain belum merata juga masih terdapat beberapa rumpun spesialis yang masih nol tenaga yaitu spesialis kedaruratan medik-emergency, spesialis akupuntur medik, dan spesialis anastesi-konsultan neuro anastesi.
Baca Juga:Kewaspadaan Mpox Meningkat, Seperti Apa Sejarah Dan Gejala Munculnya Virus Ini?
“Dinkes Bali melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan dengan salah satu hal yang telah dilaksanakan yaitu memfasilitasi program Kementerian Kesehatan dalam pemberian bantuan Pendidikan dokter spesialis dan subspesialis,” ujar Anom.
Pemprov Bali memang tidak menyediakan beasiswa langsung, namun diarahkan langsung memanfaatkan beasiswa Kementerian Kesehatan.
“Kami melalui provinsi mengajukan beasiswa ke Kementerian Kesehatan dan ada sudah beberapa mengajukan seperti Klungkung, dari Nusa Penida itu sudah, ini karena Kemenkes sudah menyiapkan 1.000 beasiswa, hampir semua dibiayai,” kata Anom. (ANTARA)
