SuaraBali.id - Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait pencopotan baliho PDIP serta pasangan bakal capres-cawapres, Ganjar dan Mahfud di Bali beberapa waktu lalu. Jokowi mengaku sudah mendapatkan informasi itu dari Pj Gubernur Bali.
"Dan ini tadi memperoleh informasi dari (Pj) Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang," kata Jokowi saat kunjungan kerja di kawasan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).
Jokowi menyampaikan bahwa terkait atribut partai itu, pemerintah termasuk aparatur sipil negara, TNI serta Polri harus netral.
"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," tegasnya.
Baca Juga:Jokowi Ungkap 2 Juta Orang RI Pilih ke Luar Negeri, Nilainya Bikin Kaget
Oleh sebab itu, kata dia, pemindahan beberapa atribut partai politik oleh pemerintah kabupaten/kota serta provinsi, semestinya meminta izin kepada pengurus partai di daerah agar tidak menimbulkan miskomunikasi.
"Oleh sebab itu pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten/kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," terangnya.
Saat ditanya apakah pemerintah daerah atau ASN di Bali yang melakukan pemindahan/pencopotan atribut partai tidak netral, Jokowi menekankan bahwa yang terpenting adalah melakukan komunikasi dengan pengurus partai di daerah.
"Artinya harus ada komunikasi, komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah supaya tidak terjadi miskomunikasi," kata dia.
Sedangkan apabila atribut partai melanggar aturan daerah dan merusak tata kota, Presiden Jokowi menyebut hal itu merupakan urusan dari pemerintah daerah.
Baca Juga:Ridwan Kamil Diundang Khusus Presiden Jokowi Keliling IKN, Bakal Jadi Menteri?
Diberitakan sebelumnya, petugas Satpol PP Provinsi Bali mendadak mencabut atribut berbau politik. Paling banyak yang ditertibkan adalah bendera dan baliho PDIP dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Spanduk tersebut sebelumnya bertebaran di jalan lokasi kunjungan kerja Jokowi di Kabupaten Gianyar, Bali.
Penurunan atribut partai politik ini dilakukan sekitar satu jam sebelum Presiden Jokowi tiba di tiga lokasi acara. Antara lain di sekitar SMK Negeri 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan.
Perintah Pj Gubernur
Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan pencabutan atribut tersebut merupakan perintah Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
“Yang pasti, kami diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara. Tidak memandang itu bendera PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tidak ada urusannya tidak ada kaitannya,” kata Rai di Gianyar, Selasa (31/10).
Selain itu Rai menuturkan penertiban baliho kampanye itu juga dilakukan di kawasan Renon, Denpasar, tepatnya lokasi makan siang Presiden Jokowi dan rombongan sebelum bertolak ke Nusa Dua.
Lebih lanjut, ia mengatakan tida ada yang salah dari pencopotan tersebut. Terlebih saat ini belum memasuki masa kampanye.
Respons PDIP
Sebelumnya PDIP angkat bicara perihal banyaknya bendera dan baliho PDIP dan Ganjar-Mahfud MD ditertibkan oleh Satpol PP Provinsi Bali.
Pencabutan atribut politik sebelum kedatangan Jokowi di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali pada Selasa (31/10).
Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun bereaksi. Komarudin menegaskan bahwa Bali merupakan salah satu kandang PDIP. Karena itu ia meminta jajarannya di bawah melakukan investigasi mengapa baliho-baliho yang berkaitan dengan PDIP justru dicopot.
"Kita tahu Bali sarangnya Banteng, kandangnya Banteng. Jadi kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu itu, mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah," kata Komarudin saat ditemui Suara.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).
"Saya bisa melihat ke bawah sebagai sebuah provokator, masa kandang orang bisa berani sekeras itu," sambungnya.
Komarudin menegaskan kepada pihak-pihak untuk tidak menganggu PDIP. Sebab partai berlambang banteng moncong putih itu sedang diam.
"Tapi kalau Banteng jangan diganggu, Banteng kalau diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun dia brutal itu Banteng. Jadi Banteng nggak ada itu cengeng-cengeng itu Banteng itu cuman kalo diam jangan diganggu itu berbahaya," ujar Komarudin.
