Pun begitu, pihaknya berharap ada sedikit keadilan dari pemerintah terkait nasib para tenaga honorer itu.
"Ada lah sedikit keadilan, kalau bisa diangkat jadi PNS atau PPPK tanpa tes sih harapannya, kan kita ini sudah mengabdi juga kepada negara," paparnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana mengaku memahami dengan kecemasan para tenaga honorer tersebut.
Untuk itu, pihaknya mengaku masih akan mengkaji lebih dalam surat dari Menpan RB tersebut.
Baca Juga:Pemprov Bali Keberatan Menpan RB Hapus Tenaga Honorer, Sebut Jumlah ASN Jauh dari Ideal
“Dengan adanya surat ini agar tidak terjadi keresahan, tenaga kontrak maka kita kaji dulu,” paparnya, Jumat 3 Juni 2022.
Saat ini sendiri, menurut dia jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemprov Bali sendiri berjumlah sekitar 5 ribu orang.
Untuk mengantisipasi adanya gelombang kekurangan tenaga kerja di lingkungan Pemprov Bali, Lihadnyana mengatakan akan merancang beberapa skema.
“Pertama kami akan hitung dulu jumlah kebutuhan, kedua kita hitung tenaga apa yang kita butuhkan, bisa nggak dibayangkan, tenaga PNS itu kecil sekali, siapa yang jadi supir, siapa yang bersih-bersih, makanya kita carikan formulasi yang tepat,” paparnya.
“Kita hitung dulu berapa jumlah kebutuhannya, kita juga lihat spesifikasi yang dibutuhkan, pada hakikatnya kami akan sampaikan ke media," imbuhnya.
Baca Juga:Geser Tiang Listrik Dikenai Rp 74 Juta Lebih, PLN UID Bali Angkat Bicara
Nama Kontributor: Rahman
