SuaraBali.id - Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali yang berdemo di Gedung DPRD Bali, Kamis 2 Juni 2022 menelan kekecewaan.
Pasalnya, tak satupun dari para anggota dewan yang mau menemui mereka di halaman gedung wakil rakyat tersebut.
Padahal, mereka berharap para anggota dewan mau menerima mereka untuk mendengarkan aspirasi mereka terkait penolakannya atas kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster yang mengubah status SMAN Bali Mandara dari sekolah asrama menjadi sekolah umum di tahun ajaran 2022/2023 mendatang.
Salah seorang perwakilan demonstran, Gede Suardana mengaku kecewa dan geram dengan tindakan para anggota dewan tersebut.
Baca Juga:Kecewa Status SMAN Bali Mandara Diubah, Puluhan Orang Geruduk Kantor DPRD Bali
Wakil Ketua Umum Persadha Nusantara ini mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para anggota dewan ini sudah mencoreng marwah lembaga legislatif di Bali.
"Tujuannya adalah untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan kebijakan Gubernur yang menghapus sistem SMA Bali Mandara. Kami ingin tahu seperti apa sikap dari anggota DPRD dari masing-masing fraksi," sebutnya.
Pun begitu, pria yang juga mantan Ketua KPU Buleleng ini juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus bergerak untuk menyampaikan aspirasi.
Bahkan, ia memberikan ultimatum sebelum hari raya Galungan agar ada kejelasan terkait persoalan ini.
Sehingga, pihaknya akan mendatangi kembali DPRD Bali dalam waktu dekat.
Baca Juga:Layanan Kedokteran Nuklir Satu-satunya di Indonesia Timur Hanya Ada di RSUD Bali Mandara
"Saya harap secepatnya karena makin cepat makin baik. Jangan sampai nunggu hari raya habis. Keburu sistem penerimaan PDBB jalan. Kalau itu keburu jalan tamat sudah SMA Bali Mandara. Jadi, sebelum hari raya kami harapkan bisa bertemu kembali," tuturnya.
Suardana menyebut bahwa pihaknya mendesak DPRD Bali untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama stakeholder terkait untuk mendengar aspirasi warga tersebut.
"Kami akan tetap datang ke DPRD, menyampaikan aspirasi duduk secara santun. Kalau perlu kami akan minta DPRD untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat antara komisi 4, Gubernur, tim ahli, Kepala Dinas, FKPP dan alumni. Di situ kami ingin adu argumentasi dan adu data tentang SMA Bali Mandara," jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Bali yang membidangi pendidikan, I Gusti Putu Budiarta mengaku saat demonstrasi terjadi sedang tidak ada di tempat.
Gung Budiarta sapaan akrabnya mengaku sedang ada persembahyangan di kediamannya.
"Tyang tidak hadir tadi karena ada odalan di rumah, ampura," ucapnya saat dikonfirmasi.
