Suardana menyebut bahwa pihaknya mendesak DPRD Bali untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama stakeholder terkait untuk mendengar aspirasi warga tersebut.
"Kami akan tetap datang ke DPRD, menyampaikan aspirasi duduk secara santun. Kalau perlu kami akan minta DPRD untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat antara komisi 4, Gubernur, tim ahli, Kepala Dinas, FKPP dan alumni. Di situ kami ingin adu argumentasi dan adu data tentang SMA Bali Mandara," jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Bali yang membidangi pendidikan, I Gusti Putu Budiarta mengaku saat demonstrasi terjadi sedang tidak ada di tempat.
Gung Budiarta sapaan akrabnya mengaku sedang ada persembahyangan di kediamannya.
Baca Juga:Kecewa Status SMAN Bali Mandara Diubah, Puluhan Orang Geruduk Kantor DPRD Bali
"Tyang tidak hadir tadi karena ada odalan di rumah, ampura," ucapnya saat dikonfirmasi.
Ia pun meminta para demonstran untuk tetap tenang dan berjanji akan memberikan solusi dalam keterangan pers yang akan diberikan dalam waktu dekat.
"Nanti tyang akan press rillis bersamaan dengan Fraksi PDIP, sabar dulu nggih," katanya
Sebelumnya, puluhan orang mendadak datang menggeruduk gedung DPRD Bali, Kamis 2 Juni 2022.
Mereka yang mengatasnamakan diri Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali ini memprotes kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster yang mengubah status SMAN Bali Mandara dari sekolah asrama menjadi sekolah umum di tahun ajaran 2022/2023 mendatang.
Baca Juga:Layanan Kedokteran Nuklir Satu-satunya di Indonesia Timur Hanya Ada di RSUD Bali Mandara
Para demonstran yang terdiri para alumni sekolah tersebut dan elemen organisasi kemasyarakatan lainnya seperti Persadha Nusantata dan KMHDI ini datang ke gedung dewan sekitar pukul 10.00 WITA.
