SuaraBali.id - Keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) berpakaian adat Bali dipandang Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) merusak citra Bali. Ia ingin pihak-pihak terkait bisa menertibakan hal itu namun dengan manusiawi.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gepeng Dan Pengemis Jalanan bertempat di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Selasa (25/1/2022).
“Jadi pertama-tama tentu kita bina dulu, diajak bekerja bagi mereka yang tidak punya pekerjaan, atau dipulangkan. Kita tidak bicara sanksi, pokoknya kita kedepankan asas kemanusiaan terlebih dahulu. Jika terus dilakukan berulang-ulang baru akan dikenakan sanksi,” ujarnya sebagaimana diwartakan Kabarnusa- Jaringan Suara.com.
Kurangnya mata pencaharian akibat pandemi Covid-19 selalu menjadi alasan klasik pengamen berpakaian adat bali setiap kali diamankan Satpol PP. Padahal mereka bukan dari kelompok yang terdampak langsung dari pandemi ini.
“Jika dilihat dari peralatan yang mereka gunakan, harganya tergolong mahal. Bahkan membaca teks lagu melalui telepon pintar. Takutnya mereka ada yang membiayai,” jelasnya.
Tokoh Puri Ubud itu pun mengatakan bahwa Satpol PP sudah kerap kali melakukan penertiban, dan mereka kewalahan. Ini karena setelah diamankan dan dibawa ke Dinas Sosial untuk dipulangkan, ternyata pengamen tersebut kembali turun ke jalan.
“Dari dulu sebenarnya sudah ada. Hanya saja saat pandemi ini meningkat dan beralih menggunakan pakaian adat Bali,” tuturnya.
Disnaker diharapkan dapat memberikan solusi tentang lahan pekerjaan bagi mereka.
“Di Bali saat ini banyak ada proyek besar yang membutuhkan ribuan tenaga kerja. Untuk itu saya undang PUPR. Jika saja datang Kepala Dinas PUPR tentu dengan segera bisa memberikan jawaban. Meminta para kontraktor untuk mempekerjakan masyarakat lokal. Proyek besar dari pusat itu untuk memberikan lapangan pekerjaan,” tutupnya
