34 Persen Siswi SMP dan SMA Indonesia Tak Perawan, Hubungan Intim Ngumpet, Hamil, Aborsi

SuaraBali.id - Data mengejutkan 34 persen anak SMP dan SMA tak perawan diungkap Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, Abdullah Hehamahua. Abdullah Hehamahua dulu adalah dewan pengawas KPK.

Siswi SMP dan SMA itu hubungan seks di luar nikah hingga hamil. Bahkan mereka gugurkan kandungan.

"34 persen siswi di SMP dan SMA di seluruh Indonesia tidak gadis lagi. 34 persen. Mereka yang senang beberapa kali melakukan aborsi," kata Abdullah Hehamahua saat menjadi pembicara di STIE Wira Bhakti Makassar, Rabu kemarin.

Siswi SMP dan SMA itu hubungan seks didominasi dilakukan di rumah sendiri saat keluarga sudah meninggalkan rumah.

Baca Juga:Telak! Eks Penasihat KPK Sindir Penyusun TWK: Saat Kuliah Tak Lulus Pancasila!

"Survei yang kedua hasilnya itu mendahsyatkan. Tempat yang aman melakukan seks bukan suami istri, bukan di hotel atau penginapan. Tapi di rumah sendiri," kata Abdullah mengutip hasil survei sebuah lembaga.

"Kenapa di rumah sendiri? Karena bapak kerja, ibu kerja, kakak kerja. Adik sekolah. Tempat yang aman di rumah sendiri," tambah Abdullah.

Selain itu, kata Abdullah yang juga diketahui merupakan mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa tempat lain untuk melakukan hubungan seks berada di Warung Internet (Warnet).

Hal ini ia ketahui berdasarkan hasil survei di salah satu warnet di Jakarta.

Di sana, kata Abdullah, banyak air mani yang ditemukan oleh petugas di atas karpet. Saat membersihkan warnet tersebut.

Baca Juga:Awas! Kurang Tidur Pengaruhi Kualitas Hubungan Seks

"Hasil survei di Jakarta, di salah satu warnet petugas membersihkan karpet di temukan air mani di atas karpet. Kenapa? Malam hari warnet kan ada sekat (pembatas). Petugas ada di luar, mereka buka google terus memperaktekkan di situ," katanya.

Abdullah Hehamahua menilai bahwa sistem pendidikan nasional di Indonesia gagal.

Sebab, rata-rata pelaku korupsi yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sekarang, 86 persen merupakan sarjana.

Sehingga, status pendidikan di Indonesia adalah koruptor.

"Pendidikan nasional kita itu gagal, maaf. Krisis korupsi, korupsi yang tadi 1.200 yang ditangkap KPK sampai sekarang 86 persen sarjana. Ada S1, S2 dan S3. Bahkan mayoritas dari mereka itu adalah S2 berarti status pendidikan kita ini adalah koruptor," ungkap Abdullah.

Persoalan tersebut, kata dia, dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana. Melakukan perbaikan pada sistem pendidikan nasional dan sistem pemerintah.

"Sederhana sekali. Cukup kita lakukan dua perbaikan pertama pendidikan nasional dan sistem pemerintah. Dua saja," katanya.