Susrama, Pembunuh Wartawan Jawa Pos Dipindahkan Senyap ke Nusa Kambangan

SuaraBali.id - Otak pembunuhan wartawan Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, hidup I Nyoman Susrama resmi dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Terpidana seumur hidup tersebut sudah dipindahkan pada pada Selasa (23/9/2025) siang sekitar pukul 13.30 WITA dengan pengawalan super ketat.

Adapun prosesny disebut dilakukan senyap guna menghindari potensi campur tangan atau “backup” dari pihak tertentu yang diduga memiliki pengaruh di lapas.

Sejumlah sumber beritabali.com – jaringan suara.com menyebutkan, beberapa narapidana lain juga turut dipindahkan, namun identitas mereka dirahasiakan.

“Kecuali nama Susrama, itu bisa dibuka ke publik. Lainnya belum bisa,” beber seorang sumber.

Susrama awalnya dikeluarkan dari Lapas Kerobokan, Denpasar, kemudian sempat dibawa ke Lapas Bangli sebelum akhirnya dilayar menuju Lapas Nusa Kambangan.

“Pengamanan sepenuhnya dilakukan secara internal,” tambah sumber lainnya.

Kepala Kanwil Ditjenpas Bali, Decky Nurmansyah, membenarkan pemindahan tersebut.

“Berdasarkan catatan internal, yang bersangkutan sebelumnya dipindahkan dari Rutan Bangli ke Lapas Kerobokan. Dan hari ini, Susrama resmi dilayar ke Nusa Kambangan,” jelasnya.

Baca Juga: BPN Usut 106 Lahan Milik Perorangan yang Masuk Kawasan Tahura di Bali

Hal ini dilakukan karena Susrama dinilai berpotensi mengganggu keamanan lembaga pemasyarakatan.

“Di Nusa Kambangan, sistem pengawasan jauh lebih ketat. Itu sebabnya napi seumur hidup dan mereka yang dianggap rawan mengganggu keamanan, kita tempatkan di sana,” tegasnya.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy melalui Kasubbid Penmas AKBP I Ketut Eka Jaya memastikan, pemindahan ini tidak melibatkan permintaan pengamanan dari kepolisian.

"Sejauh ini tidak ada permintaan pengawalan Napi yang dilayar ke dari Lapas di Bali ke Nusa Kambangan," singkatnya.

Nama Susrama kembali mencuat setiap kali isu kebebasan pers dibicarakan. Vonis seumur hidup yang dijatuhkan padanya pada 2010 sempat dianggap tonggak penting penegakan hukum terhadap kekerasan pada jurnalis.

Namun, pemberian remisi pada 2018 memicu gelombang protes nasional hingga akhirnya dicabut Presiden Joko Widodo pada Februari 2019.