Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah dibakar dan dijarah oleh massa demo anarkis pada Sabtu (30/8/2025) dan keadaan terkininya pada Senin (1/9/2025). (ANTARA/Nur Imansyah).
Agenda pembahasan dan rapat-rapat akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan komitmen untuk kerja dan agenda dewan tetap berjalan seperti biasa.
“Kami tidak terpengaruh dan semua masih "on the track. Begitu juga dengan pegawai, kami sudah meminta untuk tetap bekerja seperti biasa dan proses administrasi tetap berjalan,” katanya.
Sebagai informasi, dalam aksi unjuk rasa ribuan massa pada Sabtu (30/8) siang tersebut, dua gedung menjadi sasaran utama: gedung utama DPRD yang biasa digunakan untuk rapat dan sidang paripurna, serta gedung Sekretariat DPRD yang merupakan tempat kerja sehari-hari para karyawan atau ASN.
Berita Terkait
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Rekomendasi Bedak Waterproof Terbaik, Anti Luntur Saat Musim Hujan
Pilihan
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
Terkini
-
5 SUV Paling Laris Akhir 2025: Dari Hybrid Canggih Sampai Harganya 200 Jutaan
-
7 Jenis Heels Populer Bikin Kakimu Jenjang dan Elegan
-
5 Maskara Andalan Bikin Mata Hidup Maksimal
-
Eropa Kekurangan Tenaga Produktif, Ini Syarat Agar Anda Bisa Jadi Pekerja Migran
-
Santunan dan Pemulangan Jenazah WNI Korban Kebakaran Hongkong Ditanggung Pemerintah