SuaraBali.id - Pelayanan dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini dinilai tidak maksimal.
Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah Arab Saudi mewacanakan mengurangi kuota haji sebesar 50 persen.
Zulfahmi salah satu calon jamaah haji mengatakan kurang setuju dengan wacana pengurangan kuota haji.
Pasalnya sudah daftar pada tahun 2018 lalu dan saat ini sudah menunggu selama delapan tahun.
Biaya daftar haji bersumber dari hasil tabungannya menjadi pengusaha gorden.
Hingga saat ini dia mengaku belum mendapatkan giliran untuk melaksanakan rukun islam yang kelima tersebut.
“Sudah daftar bersama istri awal tahun 2018 dan menunggu 8 tahun ini. Kan kalau sekarang ini yang sudah daftar tahun 2012 yang berangkat. Pengurangan kuota ini akan mempengaruhi masa tunggu kita. Yang tadi 20 tahun bisa jadi sampai 30 an tahun nanti kita nunggu,” katanya Kamis (19/6/2025) siang.
Ia mengatakan sudah daftar haji ketika berusia 35 tahun.
Hal ini dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji masih pada usia produktif dan tidak termasuk jemaah lansia.
Baca Juga: 11 Jemaah Haji Asal NTB Meninggal di Tanah Suci, Kebanyakan Karena Penyakit Jantung
Namun jika benar pengurangan itu dilakukan, Fahmi mengaku khawatir melaksanakan ibadah haji di usia yang sudah cukup tua.
“Ini kan kita daftar diusia yang masih muda. Biar nanti kita bisa laksanakan ibadah haji itu dengan maksimal. Ini kan ibadah fisik,” katanya.
Menanggapi wacana itu, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri mengatakan kurang menyetujui kebijakan tersebut. Pasalnya, dengan kuota yang diberikan saat ini juga masa antrean atau tunggu ibadah haji di Indonesia sangat lama.
“Justru kita berharap ditambah. Karena kalau daftar hari ini dapat kuotanya lama sekali. Kan Ka’bah itu milik seluruh umat muslim seluruh dunia,” katanya ketika sampai di Asrama Haji Embarkasi Lombok Rabu (18/6) malam.
Ia mengatakan, pengurangan ini sebelumnya sudah pernah diwacanakan. Namun kuota yang diberikan ke Indonesia tetap sama dan tidak ada pengurangan sama sekali.
“Ini kan sudah pernah. Tapi kuota sama saja,” katanya.
Meksi bukan ranah pemerintah daerah, namun wacana pengurangan kuota ini tidak dilakukan.
Karena kasihan jamaah yang baru daftar harus menunggu lebih lama lagi.
“Itu ranahnya pemerintah pusat ya,” ungkapnya.
Ia mengatakan, melihat animo masyarakat yang daftar pelaksanaan ibadah haji cukup tinggi. Masa antrean di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 34 – 35 tahun.
“Kalau daftar hari ini harus nunggu sampai 35 tahun,” katanya.
Masa antrean yang cukup lama ini mempengaruhi kondisi fisik jamaah yang sudah daftar.
Artinya, ketika mendapatkan kuota usianya sudah termasuk lanjut sehingga masuk ke jamaah dengan kategori risiko tinggi.
“Kalau laksanakan ini kan kerja fisik. Ini berat. Maka kami tidak setuju. Kita berharap untuk kebaikan umat muslim,” katanya.
Tak Ada Pembahasan Resmi
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memastikan bahwa saat ini belum ada pembahasan resmi kuota haji 2026 dengan otoritas Arab Saudi.
Hal ini ditegaskan Menag menyusul adanya info pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50 persen yang sempat viral di media sosial beberapa hari terakhir.
“Saya tidak pernah mendengarkan isu itu. Beberapa kali kami rapat, tidak pernah ada pembahasan seperti itu,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz, Madinah, Kamis siang (12/6), sesaat sebelum melepas kepulangan jemaah haji asal Lombok Tengah ke Tanah Air.
Pernyataan itu disampaikan untuk meredam keresahan publik yang berkembang di tengah fase pemulangan jemaah, terutama setelah muncul spekulasi liar terkait rencana pengurangan kuota haji secara drastis pada musim mendatang.
Menag menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam hal penyelenggaraan ibadah haji tetap berlangsung baik dan profesional. Tidak ada indikasi penurunan kuota dari pihak manapun.
“Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia sangat baik. Memang ada kekurangan, tapi semua negara juga punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna,” tambahnya.
Sebagai informasi, kuota haji Indonesia justru cenderung stabil dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, kuota jemaah Indonesia sebesar 221.000 orang, naik menjadi 241.000 orang pada 2024, dan tahun ini, 2025, kuota kembalai sebesar 221.000 orang.
Kontributor : Buniamin
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Wisatawan Austria di Balik Megahnya Pawai Pembukaan PKB 2026: 'Saya Tidak Peduli Panas!'
-
Kronologi Lengkap Bentrok TNI-Brimob di Labuan Bajo: Berawal Acara Syukuran, Berujung Penikaman
-
Pesta Kesenian Bali 2026 Dibuka: Ribuan Wisatawan Tumpah Ruah Saksikan 'Atma Kerthi'
-
Setoran Parkir Cuma Rp8 Ribu per Titik, Kejari Lombok Tengah Endus 'Kebocoran' PAD
-
BRI Siapkan Buyback Saham Rp500 Miliar di Tengah Fluktuasi Pasar