Hotel-hotel di Bali yang Direncanakan untuk Rapat Dinas Batal Dipesan Imbas Efisiensi Anggaran

SuaraBali.id - Sektor pariwisata Bali menjadi salah satu yang terdampak akibat instruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi belanja APBN. Perjalanan dinas dan rapat yang direncanakan kementerian lembaga dan dinas-dinas untuk digelar di Bali tahun ini harus dibatalkan.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, I Gusti Agung Rai Suryawijaya menyayangkan pemotongan anggaran perjalanan dinas tersebut. Hal itu dikarenakan, sejumlah hotel yang sudah dipesan untuk agenda dinas atau rapat pada tahun ini dibatalkan.

Pemesanan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2024 lalu dengan rencana anggaran sebelumnya. Namun, dengan pemotongan anggaran tersebut,

“Sangat disayangkan karena teman-teman di hotelnya sudah ada yang booking sebetulnya dari tahun 2024 untuk dieksekusi tahun 2025 ini,” ujar Rai saat dihubungi pada Senin (10/2/2025).

“Kementerian kan karena tahu anggarannya tentu sudah mempersiapkan untuk meeting di Bali sekian kali. Karena anggaran sudah jadi, harus dibatalkan,” imbuhnya.

Rai mengaku belum mendata secara rinci potensi jumlah hilangnya wisatawan akibat pembatalan tersebut. Namun, dia menyebut sebagian besar hotel yang terdampak berada di Bali Selatan.

Oleh karenanya, Rai berupaya menambal hilangnya wisatawan tersebut dengan menjajaki kemungkinan diadakannya pertemuan internasional di Bali. Pihaknya akan melakukan promosi ke luar negeri dan membujuk pihak luar untuk mengadakan pertemuan bisnis di Bali untuk mendongkrak angka wisatawan ke Bali.

“Kita akan melakukan promosi ke luar negeri, semoga aja dapat business meeting yang bisa kita ambil ke Bali,” tuturnya.

Selain itu, Rai juga berupaya untuk lebih gencar melakukan promosi di sektor wisatawan domestik. Pada tahun 2024 lalu, jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali mencapai 9,8 jiwa. Angka tersebut bisa saja turun akibat banyak pembatalan perjalanan dinas ke Bali.

Baca Juga: Imbas Ulah Atlas Dan FINNS, DPRD Bali Bakal Godok Perda Larangan Penistaan Agama

Sehingga, Rai berupaya untuk membuat promosi pariwisata yang menyasar periode libur sekolah atau liburan keluarga.

Upaya tersebut juga termasuk dengan menggelar 57 perhelatan yang direncanakan untuk digelar di Bali. Helatan tersebut juga diharapkan untuk mendongkrak jumlah wisatawan tahun ini.

“Di satu sisi kita harus gencar melakukan promosi utk liburan sekolah, family, tidak hanya meeting aja. Yang leisure harus kita tingkatkan untuk mencapai target,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi belanja APBN dan APBD. Perjalanan dinas dan rapat menjadi salah satu sektor yang dibatasi dananya.

Kontributor : Putu Yonata Udawananda