SuaraBali.id - Cipayung Plus melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram terkait UU Pilkada, Jumat (23/8/2024). Aksi yang dilakukan dari berbagai organisasi kemahasiswaan mulai dari pagi hingga sore. Karena permintaan yang tidak dituruti, demonstrasi berakhir ricuh.
Cipayung Plus adalah gabungan tujuh organisasi kemahasiswaan yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Berdasarkan pantauan suara.com, koordinator aksi berulang kali meminta agar bisa masuk ke dalam kantor DPRD menyampaikan tuntutannya. Namun hingga pukul 17.50 wita tidak juga dipenuhi. Salah satu pintu gerbang DPRD NTB berhasil dirobohkan oleh demonstran.
Sampai akhirnya, ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Isvie Rupaeda turun dan mendatangi para massa aksi dan menyampaikan aturan-aturan. Dimana, salah satu aturan yang disampaikan yaitu tuntutan massa aksi bisa langsung disampaikan langsung tanpa harus masuk ke dalam kantor DPRD NTB.
Baca Juga: Cak Imin Merapat ke Prabowo-Gibran, PKB NTB Bersyukur
“Sekarang ini tidak diperbolehkan menerima demo di dalam. Itu SOP dari Kapolri. Karena itu saya kira, saya selaku ketua DPRD NTB yang memiliki SOP jelas menyerahkan keinginan adik-adik kepada pihak kepolisian,” katanya.
Ia meminta kepada massa untuk bisa menaati aturan yang berlaku. Selain itu, aksi yang dilakukan bisa tetap berjalan dengan baik.
“Tentu adik-adik tahu dan beretika dan saya melihat hari ini penuh sopan santun yang luar biasa,” ungkapnya.
Namun karena desakan para massa aksi tersebut untuk masuk ke dalam kantor, Ketua DPRD NTB menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian.
“Saya menyerahkan kepada aparat kepolisian yang mengawal kita hari ini,” tegasnya.
Baca Juga: Jadi Tersangka, Oknum Anggota DPRD Lombok Tengah Tetap Dilantik
Negosiasi hingga akhir masih tetap dilakukan massa aksi agar bisa menyampaikan tuntutannya di dalam kantor. Selain itu, mereka memastikan jika diperkenankan untuk masuk tidak ada kerusakan yang akan terjadi.
“Kalau persoalan kantor ditutup jam 18.00, revisi UU dilakukan sampai malam. Ini seakan-akan tidak percaya kepada masyarakat. Kami tidak bawa senjata dan kami jamin tidak ada kerusakan,” kata salah satu koordinator Mirahadi.
Hingga pukul 18.00 wita, massa aksi dipaksa mundur oleh aparat kepolisian. Namun karena tidak bergerak akhirnya penyemprotan air hingga gas air mata kepada massa aksi.
Kericuhan yang terjadi menyebabkan jalan Udayana macet. Tidak itu saja beberapa ruas jalan juga mengalami kemacetan.
Untuk diketahui, aksi yang dilakukan para mahasiswa terkait UU Pilkada. Para mahasiswa mengawal bahwa tidak ada perubahan terhadap UU Pilkada hingga pendaftaran calon kepala daerah tanggal 27 Agustus ini selesai.
Kontributor Buniamin
Berita Terkait
-
Antara Koalisi Dan Patriarki di Pilkada NTB, Ujaran Kebencian Bermunculan Sudutkan Perempuan
-
Pilgub NTB: Tak Ada yang Berani Bicara Isu Perempuan, Para Calon Gubernur Dinilai Cari Aman
-
KPK Panggil Ketua dan Sekretaris Pokja Kasus Dugaan Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB
-
Tak Sembarang Orang Bisa, Ini Arti Gelar Tuan Guru Bajang di Lombok
-
Spekulasi di Balik Mundurnya TGB dari Perindo, Buntut Kakak dan Sahabat Sama-sama Maju Pilgub NTB?
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
Dinilai Hina Janda, Ridwan Kamil Kena Semprot Susi Pudjiastuti: Mau Omong Apa?
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Tax Amnesty Dianggap Kebijakan Blunder, Berpotensi Picu Moral Hazard?
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
Terkini
-
BRI Raih Best API Initiative untuk Komitmen Hadirkan Solusi Perbankan Digital yang Inovatif dan Aman
-
NTB Uji Coba Makan Siang Gratis Untuk Murid SD, Seperti Ini Menunya
-
Visi Misi Cagub Bali Saat Debat Dinilai 'Daur Ulang', Frontier : Tak Ada Gagasan Baru
-
Bisnis Prostitusi Berkedok Spa Sampai ke Karangasem, Pekerjanya Bisa Hanya Dapat Rp 100 Ribu
-
Pria Italia Mendadak Jatuh di Restoran Dan Meninggal Dunia, Ngaku Sempat Terkena Sinar Matahari