DLHK Mataram Akan Buat Sampah yang Dilempar ke Laut Kembali Lagi ke Rumah Warga

SuaraBali.id - Kegeraman Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat akan perilaku warga yang tak sadar kebersihan lingkungan mencapai batasnya.

DLHK akan segera menetapkan sanksi bagi warga yang berada di pesisir pantai yang menyapu atau membuang sampah ke laut.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi aktivitas warga itu sering kali terlihat di sejumlah titik kawasan 9,2 kilometer pesisir pantai Kota Mataram.

"Padahal kita rutin sosialisasi, dan siapkan fasilitas tempat buang sampah di sepanjang pantai. Tapi kenapa harus buang sampah ke laut," katanya, Rabu (19/6/2024).

Baca Juga: Pelaku Cubit Paha Anak Tirinya Agar Diam Saat Dicabuli

Geramnya DLHK ini juga karena warga masih minim kesadaran masyarakat di kawasan pesisir pantai untuk menjaga kebersihan lingkungan sehingga mereka melakukan aktivitas menyapu dan membuang sampah ke arah laut.

Perlu diterapkan tindakan tegas kepada masyarakat pesisir  salah satunya dengan pemberian sanksi sosial.

Seperti halnya kalau di daerah lain itu, sanksi sosial di berikan oleh warga lain dengan melempar kembali sampah yang di buang ke laut ke areal rumah warga yang membuang sampah ke laut.

"Tapi itu sanksi antara warga dengan warga yang merasa bertanggung jawab terhadap kebersihan kawasan pantai dan laut," katanya.

Ini memang diperlukan pengawasan dari warga sekitar yang peduli untuk saling mengingatkan dan menegur jika ada warga yang membuang sampah ke laut.

Baca Juga: Ditinggal Ibu Kerja Jadi TKW, Anak di Mataram Dicabuli Ayah Tiri Sejak Tahun 2016

Sebab itu bisa berdampak mencemari air laut dan mengganggu siklus hidup populasi laut.

"Menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab ini juga penting, agar sesama masyarakat saling kontrol tidak membuang sampah ke laut," katanya.

Sedangkan untuk sanksi dari pemerintah membutuhkan proses lumayan panjang sebab pemerintah harus siapkan regulasi dan SDM, terutama untuk pengawasan.

"Tapi sanksi ini memang harus segera kita terapkan, agar tidak jadi kebiasaan warga pesisir," katanya. (ANTARA)