Buktikan Tak Ada Kecurangan, KPU Bali Siap Bongkar Kotak D

SuaraBali.id - Untuk membuktikan ihwal tudingan kecurangan dalam pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali mengaku siap membuka kotak berisi surat suara jika diminta saksi saat proses rekapitulasi tingkat provinsi.

Namun ia meminta agar mengajukan bukti jelas dan tidak asal bunyi.

“Siaplah, yang penting ada buktinya, jangan asal-asal bunyi, kalau kemarin sudah dibuka tapi minta dibuka lagi ya tidak bisa dong,” kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan di Denpasar, Rabu (6/3/2024).

Ia menyatakan sebenarnya tidak boleh lagi bongkar kotak untuk hitung suara ulang di tingkat provinsi, namun ini upaya mereka menghilangkan keraguan terhadap hasil Pemilu 2024.

Baca Juga: DPD Cabut Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Arya Wedakarna, Begini Respons AWK

Rekapitulasi akan dilakukan pada Jumat, 8 Maret mendatang, Lidartawan tidak akan ragu mendatangkan kotak dari daerah jika bukti yang diajukan saksi kuat dan disetujui saksi peserta Pemilu 2024 lainnya.

“Sebenarnya kalau tidak ada perbedaan hasil dari semua saksi dan yang kita pegang tidak boleh ada lagi buka-buka. Itu aturannya, jangan baru saya berikan kesempatan untuk itu seenak perutnya,” tegas Ketua KPU Bali.

KPU Bali ingin konsisten membuktikan penyelenggara mereka tidak melakukan kecurangan, bahkan jika ditemukan pelanggaran mereka tak akan segan untuk memecat oknum tersebut.

Untuk diketahui, proses rekapitulasi di tingkat provinsi akan dijalankan KPU Bali pada hari Jumat (8/3) dan sebagai antisipasinya mereka akan mengadakan proses pra-pleno.

Dalam proses pra-pleno, Lidartawan akan mengumpulkan berkas di luar kotak dari KPU kabupaten/kota untuk memetakan daerah mana yang berpotensi tidak sinkron, karena menurutnya ada 1-2 kabupaten yang berpotensi.

Baca Juga: Penyanyi R&B Usher Liburan di Bali, Pakai Bija Hingga Melukat

Kemudian saat hari rekapitulasi yang rencananya digelar di salah satu hotel di Kota Denpasar, kotak berisi D Hasil yang masih tersegel rapat akan dibuka dan dibacakan kembali di hadapan saksi dan Bawaslu.